Terbukti Korupsi Pensiunan ASN Metro Dipenjara 12 Bulan

  • Bagikan
Kirka.co
Suasana Persidangan Perkara Korupsi Pasar Cendrawasih Metro. Foto KIRKA/Eka Putra

KIRKA – Lantaran dinilai terlibat dalam Korupsi rehab pasar Cendrawasih Kota Metro, seorang pensiunan PNS divonis penjara selama 12 bulan, ia pun dikenakan pidana denda sebesar Rp50 juta.

Pansuri kembali didudukkan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, dalam gelaran persidangan lanjutannya Kamis 30 September 2021, dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim.

Baca Juga : Pensiunan PNS Metro Dituntut Penjara 1,5 Tahun 

Dalam putusannya, pensiunan PNS ini dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Suyitno selaku pelaksana kegiatan rehabilitasi pasar Cendrawasih Metro tahun anggaran 2018.

Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp481.679.103,19 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah sembilan belas sen).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pansuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan denda sejumlah Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ucap Hakim Ketua Hendro Wicaksono, bacakan putusannya.

Pada terdakwa bernama Suyitno, Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana lebih berat kepadanya.

“Terhadap terdakwa Suyitno, Hakim memutuskan menghukumnya dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan, dan diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp50 juta, subsidair 3 bulan penjara,” terang Jaksa Rizka Saputra.

Baca Juga : Leo Hutabarat Dinilai Terlibat Di Perkara Pasar Cendrawasih

Sementara diketahui pada perbuatannya sendiri, Pansuri selaku PPK di kegiatan rehab pasar Cendrawasih Metro, dinilai telah lalai dalam melakukan tugasnya meski telah mengetahui pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Suyitno tak sesuai dengan apa yang telah tertera di dalam kontrak.

Keduanya dijerat menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf-b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Bagikan