Kirka – Kementerian Perhubungan berencana memperluas layanan Angkutan Motor Gratis (Motis) ke wilayah Sumatera.
Jalur kereta api Tanjungkarang-Kertapati yang menghubungkan Lampung dan Palembang menjadi sasaran baru, menyusul tingginya partisipasi masyarakat pada musim mudik Lebaran 2026 di Pulau Jawa dengan total muatan mencapai 12.419 unit sepeda motor.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai wacana ekspansi ke Sumatera bukan sebatas urusan memfasilitasi perjalanan mudik.
Kehadiran layanan pengangkutan kendaraan roda dua via jalur rel berpotensi membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat daerah.
“Secara teori, transportasi adalah urat nadi pembangunan wilayah.
“Keuntungan paling mendasar dari program Motis adalah menekan risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya secara drastis,” kata Mahendra, Selasa, 5 Mei 2026.
Melalui layanan berbasis kereta api, pemudik dapat menghemat tenaga dan biaya.
Pada saat bersamaan, kendaraan pribadi mereka tetap bisa digunakan setibanya di kampung halaman.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan, Arif Anwar, sebelumnya membenarkan bahwa respons positif publik menjadi dasar bagi instansinya untuk mengevaluasi penerapan kebijakan serupa di Pulau Sumatera.
Lebih jauh, Mahendra membeberkan tiga dampak ekonomi langsung jika rute Tanjungkarang-Kertapati resmi beroperasi.
Pertama, adanya lonjakan konsumsi lokal. Pemudik yang membawa kendaraan sendiri cenderung lebih leluasa mengunjungi berbagai tempat wisata, sehingga otomatis mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Kedua, terjadi efisiensi logistik. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan pengiriman antarprovinsi dengan ongkos jauh lebih murah.
Ketiga, usia pakai jalan nasional di sepanjang Lintas Sumatera akan lebih panjang lantaran volume kendaraan berat dan sepeda motor berkurang drastis.
Agar rencana ekspansi segera terwujud, Pemerintah Provinsi Lampung dituntut mengambil langkah proaktif.
Mahendra menyarankan pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan fasilitas pendukung, seperti jalur ganda (double track) dan jalan pintas (shortcut) guna menambah kapasitas perjalanan.
Langkah lain yang perlu diambil adalah merancang skema pembagian anggaran atau subsidi silang melalui APBD.
“Tujuannya sederhana, yakni memastikan warga Lampung mendapatkan alokasi kuota khusus,” jelasnya.
Selain itu, penataan moda transportasi lanjutan dari stasiun juga wajib beres.
Kesiapan infrastruktur antarmoda sangat menentukan seberapa cepat mobilitas warga mampu memutar roda ekonomi lokal.
“Realisasi layanan angkutan logistik modern di tanah Sang Bumi Ruwa Jurai bakal menjadi batu uji bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur antar pulau,” pungkasnya.
