Menu
Precision, Actual & Factual

Kades Bungkuk Marga Sekampung Kecipratan Proyek Bedah Rumah Lampung Timur

  • Bagikan
Suasana Persidangan Lanjutan Perkara Korupsi (23/04) Dana Word Bank Pada Kegiatan Bedah Rumah Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) serta Pinjaman Bank Dunia pada kegiatan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2020, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang pada jumat pagi tadi (23/04).

Dalam gelaran sidang lanjutannya kali ini, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana menghadirkan enam saksi dari unsur Tim Teknis Kabupaten Lampung Timur, pemilik toko bangunan, serta seorang berstatus sebagai Kepala Desa (Kades) dari Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang diketahui Desa Bungkuk sendiri termasuk desa penerima bantuan BSPS di tahun anggaran 2020, dengan jumlah sebanyak 50 penerima bantuan, dengan fasilitator yang diketuai oleh Ratno Supriyadi selaku terdakwa dalam perkara ini.

Pada sidang lanjutannya kali ini, didapati fakta bahwa toko bangunan selaku penyedia barang bukan ditunjuk langsung oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, namun toko penyedia bahan bangunan disurvey dan ditentukan langsung oleh Kades dan terdakwa hingga pada penentuan harga bahan bangunan, yang kemudian hasil rekomendasi tersebut disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten.

Dalam hal ketentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang tidak dilakukan oleh terdakwa dan timnya ini, keuntungan yang diperoleh terdakwa ialah sejumlah fee dari toko bangunan, fee tersebut adalah selisih harga beberapa item bahan material bangunan yang di mark-up sendiri oleh terdakwa, sedangkan keuntungan yang diperoleh Kades Bungkuk pada kegiatan ini ialah pasokan bahan bangunan yang ia suplai sendiri melalui toko bangunan, dengan kata lain toko bangunan yang ditunjuk menjual beberapa bahan material milik sang Kades kepada KPB.

“Hari ini fakta persidangan yang kita dapat ialah adanya penunjukan toko bangunan yang juga melibatkan Kepala Desa Bungkuk yang dihadirkan sebagai saksi, selain itu ia juga menyuplay beberapa bahan miliknya melalui toko yang ia tunjuk,” ungkap Angga (Kuasa Hukum Terdakwa).

Diketahui pada kegiatan bedah rumah ini, Ratno Supriyadi selaku Koordinator Fasilitator pada kegiatan BSPS tahap II Kab.Lampung Timur, mendapatkan keuntungan Fee dari setiap bahan material yang ia beli dari Toko yang ditunjuk sebagai penyedia bahan, dengan besaran bervariasi dari Rp 800 ribu hingga Rp 2 juta.

Dan untuk kegiatan bedah dalam program BSPS ini sendiri, terdakwa menangani pembangunan rumah sebanyak 250 unit, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa desa diantaranya Desa Asahan Kecamatan Jabung yang sebanyak 100 unit, Desa Bungkuk Kecamatan Marga Sekampung sebanyak 50 unit, Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung sebanyak 50 unit, serta di Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung yang sebanyak 50 unit.

 

Eka Putra

  • Bagikan