Pemilu 2024 Kebangkitan Politik Solidaritas Perempuan

Kebangkitan politik solidaritas perempuan di Pemilu 2024.

Konferensi Nasional Gerakan Perempuan Indonesia merupakan rangkaian dari Kongres IX Perserikatan Solidaritas Perempuan 2023.

“Pesertanya sekitar 500 orang dari berbagai simpul Solidaritas Perempuan di Indonesia. Ada perempuan nelayan, buruh migran, petani, dan kaum miskin kota,” kata Armayanti.

Simpul-simpul ini datang dari berbagai daerah di antaranya Aceh, Sulawesi Selatan, Lampung, Jabotabek, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah.

Pemilu 2024 kebangkitan politik Solidaritas Perempuan untuk mengubah situasi yang dialami perempuan Indonesia saat ini.

Berikut isi Deklarasi Posisi Politik dan Agenda Perempuan Dalam Melawan Sistem Politik Patriarkis yang Memiskinkan Perempuan.

1. Perempuan menemukenali dan menguatkan inisiatif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam berhadapan dengan keputusan Negara yang memiskinkan perempuan.
2. Perempuan memperkuat pendidikan kritis, pengorganisasian dan gerakan akar rumput untuk memperjuangkan hak dan melakukan aksi kritis dalam melawan bentuk-bentuk politik patriarkis.
3. Perempuan mendorong sinergi antar gerakan perempuan dengan gerakan sosial, termasuk memperkuat solidaritas rakyat tanpa terkotak-kotak.
4. Perempuan mendorong kepemimpinan perempuan untuk mengisi ruang politik dari tingkat lokal hingga nasional untuk memastikan agenda politik perempuan.
5. Perempuan membangun sistem keamanan dan perlindungan bagi perempuan yang memperjuangkan haknya.

Solidaritas Perempuan mendesak Negara untuk:

1. Mengakui, memenuhi dan melindungi peran, posisi dan hak-hak perempuan yang harus terefleksi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dengan memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat terhadap perempuan.
2. Memastikan keterlibatan perempuan, individu dan kolektif, secara bermakna dengan melihat pengalaman dan pengetahuan perempuan dalam kebijakan dan program pemerintah.
3. Memastikan jaminan keamanan dan keselamatan perempuan yang memperjuangkan haknya, termasuk dari ancaman intimidasi dan Kriminalisasi.
4. Menyelenggarakan Pemilu yang demokratis dan secara substantif menjamin pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak perempuan.
5. Memastikan agenda dan kepentingan perempuan menjadi substansi di dalam rangkaian proses Pemilu, termasuk kampanye.

Armayanti Sanusi mengatakan tuntutan perempuan Indonesia ini dirumuskan berdasarkan inisiatif dan tantangan, yang akan menjadi pokok-pokok kebijakan organisasi untuk dikawal selama empat tahun ke depan .

“Ini akan menjadi bagian dari mandat solidaritas perempuan dan juga integrasi dari semua CSO, baik tingkat regional, nasional, daerah, desa, untuk dimanfaatkan bersama memperkuat gerakan di Indonesia,” pungkas dia.

Baca Juga: Perempuan Politik & Parlemen Lampung Titip Pesan untuk Bawaslu