KIRKA – Pemilu 2024 kebangkitan politik Solidaritas Perempuan untuk memastikan pemimpin negara mengakui, memenuhi, dan melindungi hak-hak perempuan Indonesia.
Kebangkitan politik Solidaritas Perempuan ini dirumuskan dalam Konferensi Nasional Gerakan Perempuan Indonesia 2-3 Agustus 2023 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
Baca Juga: KPPI Lampung Imbau Perempuan Dukung Perempuan di Pileg 2024
Ketua Steering Committee Konferensi Nasional Gerakan Perempuan Indonesia, Armayanti Sanusi, melihat perempuan hanya dijadikan sebagai objek dan tidak memiliki ruang dan kuasa dalam pengambilan keputusan.
“Kehidupan perempuan berkaitan dengan dirinya, anak, keluarga, dan lingkungan. Sehingga, kami melihat perempuan tidak bisa diputuskan begitu saja oleh kebijakan-kebijakan politik patriarki,” ujar Armayanti.
Patriarki dinilai telah mewujudkan dirinya dalam sistem politik Indonesia dengan membajak pemilu menggunakan polarisasi, politisasi agama, maupun politik identitas untuk memenangkan kontestasi.
“Ada narasi politik oligarki, tapi kami melihat politik patriarki lebih besar lagi,” kata dia.
Baca Juga: Perempuan Pesisir Bandar Lampung Butuh Pengakuan sebagai Nelayan
Sistem politik patriarkis dianggap memunculkan ketimpangan pola pembangunan dan melahirkan solusi palsu sebagai kebenaran tunggal.
“Politik patriarkis tidak hanya bicara soal memfasilitasi kepentingan global, tetapi juga mengadopsi cara-cara perspektivisme di dalamnya untuk dipakai negara melegitimasi kebenaran yang dianggap tunggal,” jelas Armayanti.
Investasi global di Indonesia yang diwujudkan dalam proyek-proyek tambang, geothermal, dan perkebunan ekstraktif, justru kian meminggirkan perempuan dengan merampas sumber penghidupan.
Perempuan yang kehilangan sumber penghidupan, lanjut Armayanti, sangat rentan mengalami kekerasan berlapis yang berujung pada kematian.
“Ketika perempuan kehilangan ruang untuk bekerja otomatis sumber penghidupannya terputus. Tidak ada pilihan lain kecuali harus bekerja ke luar negeri,” kata dia.
Kondisi tersebut semakin memperburuk nasib perempuan Indonesia karena masih banyak terdapat ketidakadilan yang dialami pekerja migran perempuan, dari proses pra penempatan sampai pemulangan.
“Ini yang kemudian muncul dari NTT kemarin di workshop ini. Bagaimana NTT itu bisa dalam sebulan ada 10 jenazah yang dipulangkan,” tutur dia.
Baca Juga: Saatnya Perempuan Berdaya Dalam Politik
