Kirka – Suasana politik usai pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seharusnya mendingin.
Faktanya, arus percakapan di dunia maya justru makin memanas.
Ada pergeseran tren yang mencolok, sebagian warganet tidak lagi sekadar mendebat program kerja, melainkan mulai menggaungkan narasi pergantian kekuasaan di luar jalur undang-undang.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Eksponen 98, Mahendra Utama, memandang situasi tersebut sebagai alarm bagi kedewasaan berdemokrasi.
Ia meminta publik agar lebih jeli membedakan mana kebebasan berpendapat yang sah dan mana gerakan mendelegitimasi pemerintahan.
“Kritik soal ekonomi atau penegakan hukum adalah vitamin bagi negara. Hal tersebut berfungsi sebagai kontrol agar kekuasaan tidak melenceng.
“Namun, kalau wujudnya sudah berubah menjadi teriakan pemakzulan tanpa dasar hukum yang jelas, sikap saling menghargai antar elemen bangsa otomatis luntur,” ujar Mahendra, Senin, 13 April 2026.
Awas Jebakan
Di era serba digital, Mahendra mengamati adanya permainan ruang gema (echo chamber).
Algoritma internet sengaja dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melipatgandakan keluhan secara terus-menerus.
Tujuannya sangat jelas, membentuk opini publik bahwa negara seolah sedang berada dalam kondisi gawat darurat, sehingga presiden harus segera diganti secepat mungkin.
Padahal, realita di lapangan tidak seburuk narasi yang dibangun di layar ponsel.
Pendekatan Kepala Dingin Istana
Menghadapi gelombang serangan dunia maya tersebut, langkah Istana dinilai sangat matang.
Presiden Prabowo tampak tidak terpancing emosinya dan lebih memilih sibuk mengeksekusi ketahanan pangan serta kemandirian energi.
Wapres Gibran pun merespons berbagai sentimen negatif dengan pembawaan yang sangat tenang.
Mahendra secara khusus memuji sikap pemerintah yang menahan diri dari tindakan represif.
Langkah merangkul pengkritik dinilai sejalan dengan prinsip kepemimpinan Prabowo yang kerap mengulang pepatah Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.
Memilih jalan damai ketimbang memukul mundur lawan politik dipandang sebagai cara paling ampuh untuk meredam perpecahan di akar rumput.
Bermedia Sosial
Sebagai jalan keluar dari pusaran konflik maya, Mahendra menitipkan pesan kepada masyarakat luas agar lebih pintar mencerna informasi.
Ia membagikan tiga panduan bersikap:
1. Saring Fakta: Periksa kebenaran setiap isu yang beredar.
Bedakan apakah keluhan tersebut benar-benar berbasis fakta nyata seperti naiknya harga sembako atau sekadar hasutan kosong yang menyerang masalah pribadi tanpa memberikan solusi.
2. Taat Aturan Main: Publik harus patuh pada sistem presidensial yang mengatur tata cara pergantian pemimpin secara ketat.
Menghormati aturan tersebut merupakan bentuk ketaatan pada hukum tertinggi negara.
3. Setop Sebar Kebencian: Ia mengajak warganet berhenti menyalurkan amarah yang merusak.
Kritik harus dilontarkan dengan niat memperbaiki kelemahan, bukan bertujuan menghancurkan tatanan yang sudah ada.
“Negara butuh masukan tajam agar bisa terus tumbuh maju. Di waktu yang sama, stabilitas keamanan juga mutlak diperlukan supaya pembangunan tidak mandek di tengah jalan.
“Mengawal agar pemerintahan berjalan lancar tanpa rongrongan ilegal adalah tanggung jawab kita semua demi masa depan Indonesia,” pungkasnya.
