Menu
Precision, Actual & Factual

KPP Desak DPR Tolak Tiga Calon Hakim Agung

  • Bagikan
Kirka.co
Ilustrasi calon hakim agung. Foto: Istimewa

KIRKA – KPP mendesak agar Komisi III DPR RI menolak untuk meloloskan hingga mengesahkan tiga calon hakim agung.

“Dari hasil pemantauan selama proses seleksi di KY dan proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Koalisi Pemantau Peradilan [KPP] meminta DPR agar tidak mengesahkan calon hakim agung dengan rekam jejak buruk dan bermasalah dalam hal integritas,” demikian bunyi keterangan KPP yang dikemukakan di situs TII seperti dilihat KIRKA.CO pada 21 September 2021.

Di situs TII tersebut, KPP turut mengutarakan secara detail hasil pemantauannya tentang dugaan ketiadaan integritas dari tiga calon hakim agung.

Baca Juga : Meski Nunik & Purwati Lee Mangkir, KPK Oke

KPP menggarisbawahi penolakan untuk dua calon hakim agung di kamar pidana dan satu di kamar perdata, yaitu:

1. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang).

Calon hakim agung diduga melakukan plagiarisme ketika sesi pembuatan makalah di Komisi III DPR RI, Jumat, 17 September 2021.

Pada sesi fit and proper test, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Ichsan Soelistio menilai makalah yang dibuat Yohannes termasuk plagiarisme karena tidak menyertakan catatan kaki di beberapa kutipan yang diperlukan.

DPR sudah sepatutnya konsisten untuk mengeliminasi setiap calon yang telah dianggap berbuat curang.

Sebagaimana yang diketahui, Komisi III DPR memutuskan tidak melanjutkan proses fit & proper test terhadap calon Hakim Agung, Triyono Martanto pada Januari 2021 lalu.

Baca Juga : Alzier Pertanyakan Ihwal Kasus Korupsi Lampung Selatan

Selain itu, ketika Calon bertugas sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat itu PN Jakpus menolak disiarkannya persidangan kasus mega korupsi e-KTP secara langsung.

2. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Dalam wawancara CHA di Komisi Yudisial pada 4 Agustus 2021, Komisioner Komisi Yudisial menyampaikan bahwa berdasarkan laporan, calon menyontek pada pelaksanaan profile assessment CHA tahun 2019, meskipun disangkal.

Calon juga diduga ikut bermain dalam kegiatan ‘Golf Sehat Bersama’ yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

Kegiatan dimaksud turut mengundang Himpunan Bank Negara. Sejumlah dugaan pelanggaran ini tentu bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim, serta memunculkan potensi konflik kepentingan yang kuat.

Selain itu, calon yang menjabat sebagai Dirjen Badilum MA, pernah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum No 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

Aturan ini sempat ditolak publik karena dianggap menutup masyarakat ke layanan pengadilan, sebelum dicabut kemudian hari. Kebijakan ini menegaskan bahwa Calon tidak mendukung agenda reformasi peradilan.

3. Dr. H. Haswandi ,SH.,SE.,M.Hum

Saat ini menjabat sebagai Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI.

Baca Juga : Diduga Korupsi Nassarudin Dituntut Penjara 8,5 Tahun

Calon pernah memutus tidak sahnya proses penyidikan Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak Kemenkeu terkait Keberatan Wajib Pajak PT BCA dengan pertimbangan janggal bahwa penyelidik KPK tidak berasal dari Polri, padahal dalam kasus Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum, penyelidik KPK non-Polri tidak dipersoalkan.

Selain itu, calon juga pernah dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena menerima Peninjauan Kembali di atas Peninjauan Kembali yang diajukan PT Geo Dipa Energi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, KPP mendorong agar Komisi III mempertimbangkan masukan masyarakat dan hasil wawancara dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk tidak mengesahkan ketiga calon diatas.

KPP juga mengingatkan agar DPR memilih calon hakim agung yang berintegritas, memiliki visi dan misi jelas, serta pemahaman hukum dan peradilan yang mumpuni serta juga harus memiliki komitmen mendukung reformasi peradilan.

  • Bagikan