Menu
Precision, Actual & Factual

Kejari Sukadana Kasasi Putusan Banding OTT Inspektorat Lampung Timur

  • Bagikan
Kantor Kejaksaan Negeri Sukadana di Lampung Timur. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait suap yang diterima dua pegawai Inspektorat Lampung Timur dan dua oknum Ormas yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, masih terus bergulir hingga ke Mahkamah Agung yang tercatat pada kamis siang (15/04) Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur sebagai Penuntut melayangkan Kasasi dan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang.

Perkara tersebut terlihat terpisah dalam dua Nomor Perkara 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk atas nama terdakwa Firmansyah dan Suparmin serta pada Nomor Perkara 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk atas nama terdakwa Hendri Widio Harjoko dan Himawan Santosa yang terlihat telah diputus permohonan bandingnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung Karang pada Selasa (23/03), dengan putusannya yakni menambah hukuman pidana penjara dan denda kepada terdakwa Himawan dan Widio selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda Rp 100 juta Subsidair 3 (tiga) bulan, serta menguatkan putusan PN Tanjungkarang terhadap terdakwa Firmansyah dan Suparmin, yang pada akhirnya ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan melayangkan Kasasi atas putusan PT Tanjungkarang tersebut.

Diketahui dalam tuntutan jaksa pada dua perkara ini, keempat terdakwa dituntut untuk menjalani hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan subsidair denda yakni penjara selama 3 bulan, dengan menyatakan pelanggaran pasal 12 huruf E undang – undang Tipikor, dengan unsur yang terbukti oleh jaksa yaitu pemerasan, namun di dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai oleh Siti Insirah tidak sepakat dengan tuntutan JPU tersebut dan memutus hukuman penjara kepada keempatnya dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, dengan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 (dua) bulan.

Hakim juga menilai bahwa keempat terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sebagai penerima suap bukan pelaku pemerasan, yang dalam perkara ini pemberi suapnya ialah seorang Kepala Desa Cempaka Nuban bernama Anto Budianto, dan difakta persidangan dirinya memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa sebagai nilai tukar dari penutupan kasus dugaan pungli dalam program PTSL di desa yang ia pimpin di tahun anggaran 2019 lalu yang dilaporkan oleh Firmansyah dan Suparmin selaku pengurus ormas dan rencananya akan dipermasalahkan oleh Himawan dan Widio selaku Inspektorat.

 

Eka Putra

  • Bagikan