Menu
Precision, Actual & Factual

Buka Perkara Lampung Utara, KPK Diminta Jangan Tutup Fakta Oknum Auditor BPK

  • Bagikan

KIRKA.CO – KPK diketahui melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dalam rangka penyidikan baru di dalam kasus korupsi eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Materi penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Dan sampai saat ini, KPK belum menyampaikan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) berharap pengembangan
perkara ini bukan dimaksudkan untuk menutupi peristiwa serta kronologis aliran uang ke oknum Auditor BPK Perwakilan Lampung Frenki Harditama.

Meski fokus pengembangan perkara yang dilakukan KPK ini tidak berkenaan dengan hal itu, minimal KPK diharap agar tetap konsisten mengurai kemana saja aliran uang hasil ijon proyek Dinas PU-PR Lampung Utara.

“Yang pasti, peristiwa yang berkaitan dengan BPK itu, punya korelasi dengan kasus awal. Sudah seharusnya KPK konsisten untuk membahas itu begitu perkara baru ini disidangkan.

Publik berharap jangan ada lagi narasi yang menyatakan seolah-olah, peristiwa atas BPK dan kasus baru ini tidak berkaitan,” ucap pimpinan LSM Pematank Suadi Romli kepada KIRKA.CO, Sabtu, 8 Mei 2021.

Kemungkinan KPK inkonsisten dalam mengulas kembali tentang aliran uang ke Frengki Harditama dinilai Suadi Romli cukup terbuka.

Dalilnya itu dikaitkan dengan pengembangan perkara di dalam kasus korupsi Lampung Selatan jilid II.

“Peristiwa yang muncul dari proses persidangan untuk kasus Lampung Selatan yang pertama dan kedua terdapat beberapa perbedaan. Untuk perkara pertama, ada ulasan tentang pengurusan atau suap DAK. Di perkara kedua ini, tidak ada pembahasan soal itu lagi. Padahal hal itu punya kaitan, apalagi dalam hal melihat kemana saja uang korupsi itu mengalir,” ujar Romli.

Untuk diketahui, fakta sidang soal aliran uang ke Frenki Harditama pernah diulas dalam ruang sidang di PN Tipikor Tanjungkarang.

Frenki Harditama disebut para saksi telah menerima uang Rp 1,5 miliar. Uang tersebut berasal dari fee proyek pada Dinas PU-PR Lampung Utara dan juga bersumber dari Dinas Kesehatan Lampung Utara.

Pemberian uang itu berkenaan dengan peristiwa audit dari BPK Perwakilan Lampung yang kemudian membuat Pemkab Lampung Utara mendapatkan opini WTP.

Saat audit berlangsung, Frenki Harditama ditunjuk sebagai Ketua Tim Auditor yang membawahi anggotanya; Lusia Fransisca, Risna Nurmalasari, dan Agus Dwi Pujianto, berangkat ke Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan audit terhadap pembukuan Kabupaten Lampung Utara tahun 2016.

Mereka bertugas berdasarkan Surat Tugas Nomor: 4/ST/XVIII.BLP/01/2017 tanggal 26 Januari 2017. Dalam surat ini, Sunarto, sebagai penanggungjawab.

Sunarto adalah bekas Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Sementara, sebagai Wakil Penanggungjawab adalah Hadi Kusno. Sebagai pengendali teknis, Luh Made Putri Parwati.

 

  • Bagikan