Kirka – Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbahan dasar durian di Provinsi Lampung menyimpan prospek cerah di tengah tingginya tren konsumsi ragam produk makanan alami.
Sayangnya, peluang meraup perputaran uang bernilai tinggi kerap tertahan oleh minimnya penguasaan teknologi pascapanen serta minimnya akses dana segar.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai komoditas buah lokal seharusnya mampu menjadi mesin utama penggerak ekonomi daerah jika mendapat tata kelola maksimal.
Pandangannya mempertegas catatan Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian mengenai tren positif pertumbuhan industri makanan berbasis buah secara nasional.
“Pemerintah harus berani turun tangan langsung memberikan pendampingan, terutama lewat transfer teknologi tepat guna.
“Jangan biarkan pelaku usaha jalan sendiri mencari bentuk,” kata Mahendra di Bandarlampung, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Sebagai bukti nyata, ia mencontohkan keberhasilan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) saat melatih kelompok tani di Lampung Timur.
Kampus sukses mengajarkan teknik okulasi dan grafting sehingga memunculkan bibit unggul seragam yang lebih cepat berbuah.
Terobosan serupa juga muncul di Kabupaten Lampung Utara lewat pelatihan menyulap biji durian menjadi donat.
Sentuhan teknis sederhana nyatanya sanggup membuka celah usaha baru bagi warga sekitar.
Meski begitu, inovasi skala rumah tangga mutlak membutuhkan dukungan alat pengering, lemari pembeku, hingga mesin pengemas otomatis agar kualitas barang stabil ketika masuk ke pasar luas.
Menyoal urusan kantong yang sering menjadi tembok penghalang bagi industri kecil, Mahendra mendesak birokrat tingkat provinsi maupun kabupaten lebih agresif membuka jalan menuju akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Jaringan perbankan daerah maupun himpunan bank milik negara wajib dilibatkan penuh.
Bank Lampung sejatinya memiliki fasilitas pinjaman mulai dari Rp10 juta sampai Rp500 juta.
Kendala utamanya justru terletak pada lambatnya sosialisasi sekaligus ketiadaan pendampingan saat pelaku usaha meracik berkas permohonan kredit.
Praktik baik menyokong ekonomi warga sesungguhnya sudah mulai berjalan pada beberapa titik.
Pemerintah Kota Bandarlampung tercatat rutin memborong produk UMKM lokal untuk berbagai kegiatan, sementara aparatur di Lampung Barat memilih menyediakan lapak promosi gratis bagi pedagang di sentra keramaian.
Langkah berani memihak produk buatan warga semacam patut ditiru oleh kepala daerah lain.
Guna mempercepat penetrasi pasar, Mahendra menyodorkan peta jalan konkret.
Otoritas terkait wajib memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal, mendampingi perbaikan desain kemasan agar menarik minat pembeli, serta menyatukan program bantuan bibit unggul dengan pendampingan usaha dari fase hulu sampai ke hilir.
Pihak perbankan turut didorong segera meracik skema pinjaman khusus bagi produsen pangan.
Merujuk pada teori ekonomi basis, kemajuan suatu wilayah sangat bergantung pada besaran volume ekspor barang jadi ke luar daerah.
Lewat jalan hilirisasi, Provinsi Lampung tidak sekadar menjual durian segar tanpa nilai tambah.
Laju produksi barang olahan akan otomatis menciptakan rentetan lapangan kerja baru dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.
“Target akhirnya harus terukur. Negara hadir guna memastikan IKM durian yang awalnya cuma sanggup melayani sistem prapesan sepuluh kotak pancake, perlahan berani naik kelas menjadi pemasok pangan olahan berskala nasional,” pungkas Mahendra.
