Kirka – Dominasi Pulau Jawa dalam urusan pembangunan infrastruktur angkutan massal perlahan diakhiri.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan Provinsi Lampung, tepatnya kawasan pesisir Bakauheni, sebagai titik mula pengerjaan megaproyek Trans Sumatera Railway yang membentang hingga ujung Banda Aceh.
Langkah menggeser sentralisasi pembangunan mengemuka ketika Kepala Negara meresmikan hasil pemugaran cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, kemarin.
Di hadapan para menteri dan pimpinan BUMN, ia menegaskan keharusan membangun jaringan rel merambah wilayah luar Jawa agar pemerataan ekonomi benar-benar terwujud.
“Trans Sumatera Railway dari Bandar Lampung. Titik yang paling selatan Bakauheni sampai ke titik paling utara,” ucap Prabowo, dikutip pada Jumat, 31 Juli 2026.
Instruksi kepala pemerintahan rupanya tak sekadar bertumpu pada satu pulau.
Proyek perkeretaapian di daratan Kalimantan diminta berjalan sejajar.
Menatap Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, ia melontarkan tantangan secara terbuka.
“Bisa KAI? Bisa, Menhub? Kita kasih dia tugas yang berat-berat. Kalau bisa bersamaan kita mulai,” tuturnya.
Pertanyaan bernada perintah tegas langsung direspons dengan anggukan oleh sang menteri maupun bos perusahaan pelat merah.
Ekspansi rute bagi KAI diwanti-wanti agar memprioritaskan pelayanan dan fungsi sosial, bukan melulu mengejar laba komersial.
Menurut presiden, moda transportasi berbasis rel memegang peran memecah isolasi daerah sekaligus memangkas biaya distribusi logistik lintas provinsi.
Fasilitas angkutan bagi masyarakat pedesaan atau kabupaten penyangga wajib menjadi fokus utama.
“Kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Teknologi dan semua sarana adalah untuk melayani rakyat,” tambahnya.
Guna menyempurnakan rencana operasional, penyedia layanan dituntut menambah alokasi investasi pada sektor keselamatan penumpang maupun pengguna jalan raya.
Pekerjaan rumah terdekat menyasar penyiapan palang pintu otomatis di perlintasan sebidang yang kerap menjadi lokasi kecelakaan.
Tentu saja, menyambung rel sepanjang 1.700 kilometer melintasi Pulau Andalas memakan ongkos fantastis.
Kalkulasi Kementerian Perhubungan menaksir kebutuhan modal awal menyentuh angka Rp350 triliun.
Menyadari postur kas negara cukup terbatas, rancangan pembiayaan langsung diarahkan pada skema di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Alternatif pendanaan kini bertumpu pada pelibatan sektor swasta maupun suntikan langsung dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Kita tentu harus berinovasi, tidak hanya menggantungkan anggaran pemerintah. Kita harus mencari pendanaan di luar APBN,” ungkap Menhub Dudy Purwagandhi seusai menggelar rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada kesempatan terpisah.
