Kirka – Provinsi Lampung kini tercatat sebagai salah satu sentra produksi alpukat terbesar tingkat nasional.
Sayangnya, kelimpahan hasil panen gagal dibarengi ketersediaan industri pengolahan lokal.
Jutaan kilogram buah segar langsung dikirim ke Pulau Jawa tanpa ada proses penciptaan nilai tambah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memperlihatkan lonjakan produksi yang tajam.
Pada 2020, panen baru menyentuh angka 173.040 kuintal.
Estimasi kumulatif seluruh varietas hingga April 2026 diproyeksikan menembus 2 juta kuintal atau sekitar 200 juta kilogram.
Angka produksi berbanding lurus dengan nilai ekonomi komoditas perkebunan.
Mengacu pada harga jual rata-rata di tingkat petani berkisar Rp20.000 hingga Rp45.000 per kilogram, perdagangan alpukat sepanjang 2020 hingga kuartal pertama 2026 diperkirakan menyentuh Rp4 triliun sampai Rp6 triliun.
Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama menyoroti ketimpangan rantai bisnis buah hijau di daerah.
Petani masih terjebak pada pola lama, yakni menjual hasil bumi langsung dari kebun tanpa pengolahan lanjutan.
“Kebijakan hilirisasi pertanian nasional belum optimal menyentuh komoditas alpukat di tingkat daerah,” kata Mahendra, di Bandarlampung, Selasa, 1 September 2026.
Padahal, daerah penghasil seperti Lampung Timur memiliki varietas unggulan bernama Alpukat Siger.
Tanaman genjah cepat berbuah, hanya butuh waktu 1,5 sampai 3 tahun sejak tanam.
Ukurannya pun tergolong jumbo, mencapai 400 sampai 800 gram per buah. Keunggulan lainnya terletak pada ketebalan daging, ukuran biji kecil, serta rasa manis legit.
Kapasitas panen satu pohon produktif bisa menghasilkan 60 sampai 125 kilogram. Pohon berusia tua bahkan sanggup memproduksi hingga 1,3 ton buah setiap musim.
Secara nasional, Indonesia memproduksi sekitar 400 ribu ton alpukat per tahun, tetapi volume ekspor baru bertengger di angka 400 ton.
Alpukat Siger berpotensi besar menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Namun, ketiadaan pabrik pengolahan membuyarkan skema pendapatan berlipat bagi daerah.
Mahendra menjelaskan, konsep pembangunan wilayah berbasis komoditas mewajibkan adanya integrasi dari hulu ke hilir.
Tujuannya guna menciptakan lapangan kerja baru, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus melepaskan kebergantungan pada dana transfer pusat.
“Petani tidak lagi sekadar menjadi price taker yang menjual bahan mentah, tetapi naik kelas menjadi produsen barang setengah jadi atau produk jadi,” tegas Mahendra.
Arus uang triliunan rupiah yang lari keluar daerah harus segera disetop lewat kebijakan nyata.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama para bupati di sentra-sentra produksi perlu lekas merancang program pembangunan pabrik pengolahan lokal skala menengah maupun besar.
“Sudah saatnya kita merevolusi cara pandang dan mulai membaca ulang peta jalan pembangunan dari desa-desa di pinggir hutan,” ucapnya mengingatkan.
