Kirka – Bandara Radin Inten II (TKG) Lampung menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan jadwal operasional penerbangan penumpang.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memandang perlunya perubahan arah strategis agar gerbang udara kebanggaan masyarakat bumi ruwa jurai tetap berdaya saing, salah satunya lewat pengembangan sektor kargo.
Menurut kacamata ekonomi tata ruang, pertumbuhan suatu daerah seringkali berpusat pada kutub-kutub tertentu atau growth pole.
Kawasan Sumatera memiliki beberapa lokasi historis seperti Palembang, Padang, dan Pekanbaru yang tumbuh pesat berkat industri perkebunan, migas, serta kekuatan perputaran uang di jalur perdagangan lintas Selat Malaka.
Sementara Lampung, meskipun berdekatan dengan Pulau Jawa, justru mengalami perlambatan efek rambatan ekonomi (trickle down).
Arus investasi lebih sering terserap langsung ke seberang lautan.
Kondisi demografi penumpang Bandara TKG membuktikan fenomena ketimpangan wilayah, di mana pangsa pasar bisnis hanya bertengger di angka 30 persen, sementara sisanya didominasi oleh kalangan wisatawan dan pelajar.
Karakteristik penumpang lantas memengaruhi daya tahan sebuah rute terbang.
Penutupan jadwal Wings Air tujuan Bandung menjadi contoh nyata.
Jalur wisata edukasi memiliki pola permintaan musiman sehingga gagal menopang tuntutan kebutuhan operasional harian maskapai secara berkesinambungan.
Merespons kendala operasional di lapangan, Mahendra Utama menyarankan perubahan paradigma pengelolaan bandara secara menyeluruh.
“Lampung harus berani menjadi hub kargo sayur dan ikan, bukan bersaing di pasar penumpang premium,” kata Mahendra, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Data pergerakan barang menunjukkan potensi pengiriman komoditas segar dari wilayah Lampung menuju Singapura maupun Malaysia menembus angka 2 ton per hari.
Sayangnya, potensi menjanjikan belum terkelola secara terintegrasi bersama jaringan maskapai kargo internasional.
Mahendra menyodorkan penerapan konsep cargo village layaknya sistem di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.
Peningkatan frekuensi lalu lintas pesawat barang berpeluang besar menarik minat maskapai penumpang karena adanya skema pembagian beban biaya operasional di darat.
Langkah strategis lain membutuhkan intervensi langsung dari Pemerintah Daerah.
Pemberian subsidi biaya pendaratan (landing fee) khusus untuk pembukaan rute baru sangat disarankan.
Pemerintah dapat merangkul maskapai Low Cost Carrier (LCC) dari Lion Group atau Super Air Jet guna membuka kembali jalur penerbangan menuju Bandung maupun Semarang.
Penggunaan armada baling-baling berjenis ATR-72 menjadi pilihan rasional demi menekan ongkos terbang.
Uji coba pembukaan rute penerbangan seringkali memakan waktu penyesuaian.
Bandara Hang Nadim Batam sempat menjalani fase evaluasi serupa dengan jadwal terbang dua kali sepekan.
Ketika tingkat keterisian kursi (load factor) konsisten menunjukkan grafik positif, maskapai akan otomatis menambah frekuensi terbang reguler.
Faktor penentu kesuksesan bukan semata pada jumlah rute baru, melainkan tingkat konsistensi keterisian kabin serta sokongan penuh dari ekosistem bisnis lokal.
Sebagai langkah pamungkas, Mahendra mendorong pembentukan satuan tugas khusus penerbangan (aviation task force).
Tim kerja nantinya bertugas memantau pergerakan data penjualan tiket harian secara real time sekaligus merumuskan rekomendasi dinamis kepada pihak maskapai.
“Target utamanya, daerah tidak lagi sekadar mengejar angka kuantitas rute penerbangan, melainkan wajib berfokus penuh pada kualitas rute penyumbang keuntungan jangka panjang,” pungkas Mahendra.
