Kirka – Jutaan petani padi, jagung, dan singkong di Provinsi Lampung kini bisa menikmati hasil panen dengan senyum lebih lebar.
Pendapatan mereka melonjak tajam seiring penerapan kebijakan stabilisasi harga dan program hilirisasi dari pemerintah yang dinilai tepat sasaran.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai sektor agraris yang selama bertahun-tahun menyumbang sepertiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung akhirnya benar-benar menghidupi masyarakat bawah.
Dari total 1,8 juta hektare lahan pertanian, sekitar 1,3 juta pahlawan pangan mulai merasakan dampak nyata perbaikan iklim usaha.
“Selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian belum berpihak pada petani karena panjangnya rantai pasok dan fluktuasi harga.
“Sekarang, kebijakan pembatasan impor singkong serta stabilisasi harga komoditas dari pusat membawa angin segar,” beber Mahendra di Bandarlampung, Kamis, 13 Agustus 2026.
Membaiknya nasib warga perdesaan terekam jelas dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung.
Pada periode Juli 2026, angka pengukur daya beli petani menembus level 132,64 atau naik 2,11 persen.
Angka statistik mengkonfirmasi fakta di lapangan.
Dulu, jerih payah menanam padi hanya menghasilkan Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan, sementara petani singkong harus puas membawa pulang penghasilan di kisaran Rp1 juta.
Kondisi sekarang berbalik jauh lebih menguntungkan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membenarkan bahwa meroketnya harga gabah hingga Rp6.500 per kilogram langsung menebalkan kantong keluarga petani.
“Dengan kebijakan harga yang lebih berpihak, pendapatan petani padi kini bisa mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan,” tegas Gubernur.
Pundi-pundi rupiah yang menebal sejalan dengan lonjakan volume panen.
Sepanjang 2025, angka produksi padi di Lampung sukses menyentuh 3,2 juta ton, naik 14 persen dari pencapaian tahun sebelumnya.
Komoditas jagung juga ikut terkerek sebanyak 272 ribu ton.
Tidak berhenti di situ, daerah berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai mampu memasok 51 hingga 60 persen kebutuhan singkong nasional.
Rentetan pencapaian menempatkan Lampung di peringkat kelima penyumbang pangan terbesar se-Indonesia pada Mei 2026 dengan kontribusi hingga 62 persen.
Menurut Mahendra, rahasia di balik ketahanan pangan daerah terletak pada inisiatif bertajuk Desaku Maju.
Lewat program andalan Pemerintah Provinsi Lampung, masyarakat desa tidak lagi sekadar menjadi buruh penggarap lahan, melainkan didorong menjadi penggerak utama ekonomi lewat jalur hilirisasi.
Sepanjang tahun lalu, terbangun 500 unit pusat produksi pupuk organik cair yang memberdayakan lebih dari 190 ribu warga.
Pemerintah juga mendirikan 34 unit mesin pengering gabah (bed dryer) untuk memangkas angka kerugian pasca panen sekaligus menaikkan nilai jual hasil bumi.
Manfaat infrastruktur langsung dirasakan warga di tingkat tapak.
Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Wonosobo, Tito Sudiro, bersaksi kehadiran mesin pengering sukses mendongkrak harga jual gabah basah hingga menyentuh Rp7.000 per kilogram.
“Dulu kami hanya mengandalkan panas matahari. Sekarang prosesnya jauh lebih cepat dan pendapatan petani meningkat signifikan,” ungkap Tito.
Deretan fakta di lapangan membuktikan implementasi konsep pemberdayaan secara menyeluruh benar-benar berjalan optimal.
Mahendra meyakini, langkah progresif dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah tidak hanya memperkuat posisi Lampung sebagai percontohan nasional hilirisasi pangan, melainkan juga mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kemandirian ekonomi perdesaan.
