Kirka – Kebiasaan mengekspor komoditas mentah perlahan mulai ditinggalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Empat kawasan industri skala besar kini disiapkan untuk memacu hilirisasi, sekaligus mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen.
Pemerhati Perindustrian, Mahendra Utama, menilai status lumbung pangan nasional belum sepenuhnya mendongkrak kesejahteraan masyarakat di tingkat hulu.
Merujuk fakta yang sempat diungkap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, hilirisasi komoditas lokal baru menyentuh angka 30 persen.
Sisanya, 70 persen hasil bumi mengalir bebas ke luar daerah tanpa pengolahan sama sekali.
“Angka dominasi penjualan bahan mentah bukan capaian yang patut dibanggakan, melainkan peringatan keras bagi struktur perekonomian daerah kita,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Selasa, 28 Juli 2026.
Ketergantungan pada ekspor barang mentah, kata dia, berisiko menjebak daerah dalam fenomena resource curse alias kutukan sumber daya.
Kondisi pengekangan ekonomi jangka panjang sering muncul saat pengambil kebijakan gagal menciptakan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri.
Secara hitungan kasar, dari total potensi nilai komoditas lokal sebesar Rp150 triliun, kapasitas pabrikasi baru menyerap sekitar Rp30 triliun.
Akibatnya, aliran keuntungan margin tinggi lari ke wilayah lain dan para petani harus terus berhadapan dengan fluktuasi harga pasar yang merugikan.
Menjawab tantangan pengolahan, pemerintah setempat merancang empat wilayah strategis sebagai pusat hilirisasi terpadu.
Pemetaan membidik wilayah Rejosari seluas 4.000 hektare di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran untuk dijadikan pusat agroindustri karena ditunjang kemudahan akses bandara serta jalan tol.
Kemudian, area Katibung seluas 272 hektare difokuskan pada sektor energi, petrokimia, hingga pembangunan kilang minyak berkapasitas 300.000 barel per hari.
Wilayah Waykanan dengan ketersediaan lahan 4.500 hektare dipersiapkan menopang pabrikasi pertanian, sedangkan lahan Tanggamus seluas 1.200 hektare dimaksimalkan khusus untuk sektor kemaritiman.
Gubernur meyakini beroperasinya minimal dua dari empat proyek raksasa itu mampu mewujudkan lompatan ekonomi yang diharapkan.
Apalagi, Bappenas telah menetapkan wilayah di ujung selatan Pulau Sumatera sebagai pilot project hilirisasi pangan dan energi tingkat nasional.
Sektor industri pengolahan sejatinya sudah menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kedua dengan porsi 19,11 persen dan mencetak sumber pertumbuhan tertinggi di angka 1,61 persen.
Sayangnya, kontribusi optimal masih terganjal hambatan klasik tingkat daerah.
Mahendra menyoroti lambatnya pergerakan birokrasi sebagai batu sandungan utama.
Kesiapan dokumen tata ruang hingga kerumitan proses perizinan sering kali menahan laju arus investasi yang berminat masuk.
“Transformasi ekonomi dari sekadar penjual hasil bumi menjadi penghasil produk bernilai tinggi adalah keharusan mutlak.
“Berbekal dukungan pemerintah pusat dan penyiapan lahan terintegrasi, Lampung sekarang berada di persimpangan sejarah,” tegasnya.
Tantangan terbesarnya sekarang bertumpu pada kecepatan kerja mesin birokrasi merealisasikan rancangan fisik pabrik agar rencana besar kawasan industri tidak berujung mandek di atas kertas.
