Kirka – Keterbatasan rute penerbangan dan frekuensi pesawat di Bandara Radin Inten II (TKG) Lampung bukan sebuah kebetulan semata.
Berdasarkan analisis geografis serta ekonomis, bandara kebanggaan masyarakat Sang Bumi Ruwa Jurai masih tertinggal jika dibandingkan dengan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Minangkabau Padang, maupun Pekanbaru.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memaparkan bahwa minimnya ekspansi penerbangan di Lampung sangat dipengaruhi oleh teori gravitasi transportasi.
Dalam sistem pergerakan penumpang, interaksi antar kota berbanding lurus dengan jumlah populasi dan berbanding terbalik dengan jarak tempuh.
“Bandara di Palembang, Padang, serta Pekanbaru memiliki wilayah tangkapan penumpang yang jauh lebih luas dan terhubung langsung ke pusat ekonomi Sumatera.
“Sebaliknya, posisi Lampung yang dekat dengan Pulau Jawa justru menghadirkan efek kanibalisme jalur darat,” ujar Mahendra Utama, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Menurut Mahendra, calon penumpang asal Lampung kerap lebih memilih moda transportasi darat seperti bus atau kereta api menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta.
Waktu tempuh perjalanan via Tol Trans Sumatera dan kapal penyeberangan selama lima hingga enam jam dianggap sebanding dengan total waktu tunggu transit apabila menggunakan pesawat.
Kelebihan jalur darat adalah menawarkan total biaya perjalanan yang jauh lebih murah bagi penumpang.
Di samping persoalan jarak, aspek bisnis maskapai memegang peranan penentu.
Berdasarkan catatan data internal penerbangan, load factor atau tingkat keterisian kursi rute Jakarta dan Surabaya memang tergolong tinggi.
Sayangnya, untuk tujuan sekunder seperti Bandung maupun Batam, angkanya masih berada di bawah batas titik impas (break even point).
“Bisnis maskapai penerbangan memiliki margin keuntungan yang sangat tipis.
“Perusahaan aviasi hanya mau menambah frekuensi terbang apabila tingkat keterisian penumpang stabil di atas 75 persen selama enam bulan berturut-turut,” katanya menegaskan.
Kondisi penerbangan Lampung sangat kontras dengan Pekanbaru yang sukses menjadi pintu gerbang menuju Malaysia serta Singapura.
Begitu pula Padang yang didukung kelancaran jadwal penerbangan haji atau umrah secara reguler.
Sementara rute internasional dari Lampung menuju Kuala Lumpur baru diisi oleh maskapai TransNusa dengan membidik ceruk pasar pekerja migran, di mana frekuensinya pun bertahan satu kali sehari karena permintaannya bersifat tidak elastis.
Faktor teknis landasan turut menjadi ganjalan pertumbuhan Bandara Radin Inten II.
Secara spesifikasi, panjang landasan pacu sebenarnya sudah memadai untuk pendaratan pesawat berbadan sedang jenis Airbus A320.
Namun, keterbatasan area apron dan taxiway membuat pihak maskapai enggan menambah alokasi parkir armada mereka.
Sebaliknya, Bandara SMB II unggul lewat fasilitas landasan sepanjang 3.000 meter berpadu dengan area kargo mumpuni.
Keunggulan fasilitas fisik tetangga mampu menarik lebih banyak rute internasional beserta layanan pengiriman barang skala besar.
Tanpa adanya pengembangan terminal maupun insentif biaya pendaratan (landing fee), Lampung diproyeksikan akan terus menempati posisi bawah dalam hierarki penerbangan Pulau Sumatra.
Mahendra menyarankan agar pemerintah daerah mengambil langkah strategis guna mengatasi ketertinggalan infrastruktur udara.
Peningkatan kualitas industri pariwisata berpadu dengan aktivitas bisnis lokal harus menjadi prioritas utama para pemangku kebijakan.
“Lampung harus berfokus pada upaya mendongkrak daya tarik pariwisata dan iklim bisnis. Hanya melalui langkah nyata, permintaan penerbangan bisa naik secara otomatis.
“Kita tidak bisa sekedar mengandalkan letak geografis semata untuk memajukan bandara daerah,” ucapnya memungkasi penjelasan.
