Kirka – Kemacetan panjang kini menjadi pemandangan harian yang melumpuhkan urat nadi transportasi di Provinsi Lampung.
Di tengah kebuntuan arus lalu lintas darat, rencana pembangunan kereta api perkotaan yang sudah digagas sejak 2019 justru mandek tanpa kejelasan di tingkat pemerintah pusat.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai kepadatan lalu lintas sudah pada tahap mencekik mobilitas warga.
Situasi paling parah terasa di sepanjang Koridor Lintas Barat Sumatera, membentang dari Bandarlampung, Gedong Tataan, Pringsewu, hingga Kota Agung.
Antrean mengular kendaraan juga menjadi makanan rutin pelintas jalur sibuk Bandarlampung–Tegineneng–Trimurjo–Kota Metro.
“Jalan keluar paling logis atas krisis transportasi darat di daerah kita adalah angkutan berbasis rel, bukan terus-menerus melebarkan jalan raya,” ucap Mahendra di Bandarlampung, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia memaparkan, penambahan kapasitas atau pelebaran jalan terbukti gagal mengurai penumpukan kendaraan.
Mengacu pada fenomena Induced Demand gagasan pakar transportasi Lewis-Mogridge, aspal baru justru merangsang masyarakat membeli mobil dan motor baru untuk turun ke jalan, alih-alih menuntaskan kemacetan.
Pemerintah Provinsi Lampung sejatinya tidak tinggal diam.
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) setempat telah merampungkan susunan kajian strategis jaringan rel sejak beberapa tahun lalu.
Sayangnya, dokumen penting pendorong urat nadi ekonomi daerah tak kunjung mendapat lampu hijau maupun fasilitasi pendanaan dari Kementerian Perhubungan.
Alhasil, cetak biru angkutan massal Lampung teronggok sebatas wacana pameran.
Mahendra menuding mandeknya proyek berlalu lintas massal bermula dari orientasi pembangunan infrastruktur yang terlalu Jakarta-sentris.
Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor perkeretaapian terus tersedot habis ke Pulau Jawa serta kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, Lampung seolah hanya menerima sisa prioritas kementerian terkait.
Padahal, kebutuhan masyarakat akan akses transportasi bebas hambatan sudah sangat mendesak.
Mengutip pandangan sosiolog ekonomi Karl Polanyi, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus lahir dari kebutuhan riil masyarakat lokal, sebuah konsep yang dikenal sebagai embeddedness.
Jika kementerian terus menutup mata, kerugian tidak cuma menimpa kenyamanan pengguna jalan.
Rintangan distribusi barang otomatis akan menggelembungkan ongkos logistik lintas wilayah secara tajam.
“Pusat harus berhenti melihat Lampung sebatas koridor transit untuk lewat saja.
“Wilayah kita harus segera diselamatkan dengan angkutan kereta api karena faktanya sudah bertransformasi menjadi kawasan metropolitan yang saling terintegrasi,” tegas Mahendra.
