Menu
Precision, Actual & Factual

Belum Adanya Hasil Audit Resmi Jadi Alasan Hengki Widodo Mohonkan Praperadilan

  • Bagikan
Suasana Persidangan Praperadilan Hengki Widodo Alias Engsit Yang Digelar Di PN Tanjungkarang Rabu (19/05). Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Permohonan praperadilan tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan Ir. Sutami – Sribawono 2018 digelar Rabu pagi (19/05), dalam prapid atas status tersangkanya Hengky Widodo mengajukan alasan yang salah satunya belum ada hasil audit resmi terkait perhitungan Kerugian Negara.

Poin permohonan praperadilan Hengki Widodo alias Engsit tersebut dibacakan oleh Ahmad Handoko selaku kuasa hukumnya, pada gelaran sidang perdana yang digelar di PN Tanjung Karang dengan dipimpin oleh Hakim Tunggal Joni Butar Butar.

Dalam persidangan ini, Hengki Widodo mempermasalahkan atas status tersangka yang ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Lampung terhadap dirinya, yang dianggap tidak sah lantaran tidak sesuai dengan prosedur penetapan tersangka sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

“Poin pokok yang disampaikan pada persidangan ini yang pertama terkait pasal tipikor yang disangkakan dengan substansi kerugian negara, yang dalam hal ini belum ada hasil audit kerugian negara dari lembaga resmi manapun sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ujar Ahmad Handoko.

Ahmad Handoko, Kuasa Hukum Hengki Widodo Als Engsit. Foto Eka Putra

Tak hanya itu, di persidangan kali ini selain belum adanya hasil resmi audit perhitungan Kerugian Negara, Ahmad Handoko menerangkan bahwa kliennya itu pun mempermasalahkan tidak adanya pemanggilan dirinya untuk dimintai keterangan sebagi saksi dalam perkaranya sendiri, sehingga penetapan tersangka dianggap tidak sah.

“Di kasus ini kan tersangkanya ada lima orang, jadi nomor laporan juga ada lima, dan pak Hengki ini sendiri belum pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dia sendiri, padahal dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi selain kelengkapan dua alat bukti, calon tersangka juga harus diperiksa terlebih dahulu selain jadi saksi untuk tersangka yang lainnya,” terangnya.

Pada permohonan praperadilannya ini, Hengki Widodo selaku pemohon meminta kepada Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan praperadilannya untuk seluruhnya.

Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor Sprint.Sidik/13/III/2021/Res.3.5./ Subdit III/Reskrimsus, tanggal 23 Maret 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

Menyatakan penetapan Tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon Polda Lampung sebagaimana dalam surat Nomor S.Tap/17/IV/2021/Res.3.5/Reskrimsus tertanggal 23 Maret 202, tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau pun surat yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon, dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara, serta membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara.

  • Bagikan