Kirka – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran membuktikan kelestarian ekosistem bisa berjalan beriringan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat kawasan.
Lewat skema Perhutanan Sosial berizin Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang digulirkan sejak 2021, ribuan petani kini mencatatkan pendapatan melampaui Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Lampung.
Pencapaian positif KPH Pesawaran berawal dari penerapan sistem agroforestri multistrata.
Pengelolaan lahan di bawah arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memadukan tanaman kehutanan, pertanian, hingga perkebunan dalam satu hamparan secara terintegrasi.
Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama memandang langkah KPH Pesawaran sebagai model ideal pengelolaan alam jangka panjang.
“Hutan bisa memberikan manfaat ekonomi maksimal tanpa harus menebang pohon.
“Sistem multistrata secara ilmiah terbukti mampu menjaga permukaan tanah dari erosi, sekaligus memberi kepastian panen bagi kelompok tani,” ungkap Mahendra, Jumat, 4 September 2026.
Penerapan pola multistrata melibatkan 42 Kelompok Perhutanan Sosial beranggotakan 2.531 orang.
Pengelolaannya dijalankan langsung oleh sejumlah kelompok, termasuk Gapoktanhut Pujo Makmur di Desa Banjaran serta HKm Alam Pala Lestari di Desa Penyandingan.
Lahan garapan seluas ribuan hektare dibagi menjadi beberapa tingkatan tajuk untuk memaksimalkan fungsi ruang.
Tajuk tinggi ditanami pohon durian, kemiri, petai, dan jengkol. Tajuk tengah diisi tanaman cengkeh serta pala, sedangkan area lantai hutan dimanfaatkan penuh untuk budidaya kapulaga, jahe, hingga kunyit.
“Pembagian strata membuat petani bisa memanen hasil bumi setiap bulan dari tanaman bawah, lalu mendapat panen tahunan berlimpah dari Multipurpose Tree Species (MPTS).
“Hasil nyatanya, penghasilan keluarga penerima izin HKm melonjak tajam melampaui standar UMR,” urai Mahendra.
Berbagai komoditas unggulan penyumbang pendapatan meliputi kemiri, kakao, kopi, jengkol, hingga aren.
Setiap bulannya, kelompok tani binaan sanggup merilis 3,5 ton kemiri siap saji.
Angka produksi masif ikut berkontribusi langsung pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui mekanisme pembayaran setoran perbankan.
Kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat fakta bahwa integrasi tanaman berlapis sama sekali tidak merusak fungsi ekologi kawasan.
Bukti akademis senada tercatat dalam penelitian Wulandari dkk (2022), yang membenarkan pendekatan pertanian ramah lingkungan sanggup merawat keberlanjutan alam secara permanen.
Pendekatan strategis Kementerian Kehutanan terbukti sejalan dengan teori transisi hutan.
Keterlibatan warga lokal melahirkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelestarian pepohonan.
Keberhasilan menata kawasan hijau tanpa merusak ekosistem lantas membawa KPH Pesawaran diproyeksikan sebagai pusat pengembangan sekaligus laboratorium agroforestri tingkat nasional.
“Banyak daerah berdatangan untuk belajar langsung ke Lampung.
“Model integrasi lahan KPH Pesawaran sudah resmi menjadi rujukan nasional, terbukti dengan banyaknya tamu studi banding mulai dari wilayah Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Selatan,” pungkas Mahendra.
