Walhi Lampung Tuntut Komitmen Indonesia sebagai Presidensi G20

Walhi Lampung Tuntut Komitmen Indonesia sebagai Presidensi G20
Walhi Lampung menuntut komitmen Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk memulihkan iklim global lewat aksi kampanye iklim di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Minggu (13/11). Foto: Josua Napitupulu

KIRKA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Lampung tuntut komitmen Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk mengatasi perubahan iklim global.

Seruan ini disampaikan Walhi Lampung lewat aksi kampanye iklim “Call For Justice” Demi Keadilan Iklim dan Ekologis, Minggu, 13 November 2022, di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung.

“Walhi Lampung berharap Indonesia sebagai Presidensi G20 memiliki sikap, bukan hanya sebatas wacana atau lip service, bahwa Indonesia siap dan mampu untuk menekan laju emisi,” kata Staf Pelaksana Program Walhi Lampung, Radian Anwar.

Indonesia untuk kali pertama menjadi Presidency The Group of Twenty (G20) sejak forum itu didirikan di tahun 1999.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-17 Kelompok G20 berlangsung di Bali pada 15 – 16 November 2022.

Baca Juga: Indonesia Raksasa Ekonomi Dunia

Walhi Lampung menuntut komitmen pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Di antaranya dengan menghentikan perluasan industri ekstraktif dan tidak lagi menambah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batu bara.

Baca Juga: 9 Perusahaan Batu Bara Terbesar di Indonesia

“Kita harus beralih, transisi energi, bukan hanya net zero emission (NZE) melainkan benar-benar nol industri ekstraktif,” tegas Anwar.

Kampanye iklim Walhi berlangsung serentak di 28 daerah se-Indonesia. Aksi ini merespon pertemuan Presidensi G20 di Bali dan COP27 di Mesir.

Pertemuan COP27 di Sharm el-Sheikh Egypt, Mesir, 6 – 18 November 2022, turut dihadiri Indonesia.

Walhi Lampung tuntut komitmen Indonesia sebagai Presidensi G20 dan peserta COP27 terkait persoalan iklim.

“Kedua pertemuan tersebut membahas krisis iklim global. Namun, berkaca dari pertemuan COP sebelumnya dan hari ini, belum mampu menjawab persoalan krisis iklim,” jelas Anwar.

Menurut dia, dengan menjadi tuan rumah G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk ikut menentukan arah kebijakan pemulihan iklim global.

“Melalui momentum Presidensi G20, Indonesia sebenarnya bisa untuk menyatakan keberatannya atas industri ekstraktif yang ada di Indonesia,” kata dia lagi.