Kirka – Langkah Pemerintah Provinsi Lampung melunasi tunggakan BPJS dan Dana Bagi Hasil (DBH) membuka napas baru bagi keuangan daerah.
Usai beban kewajiban masa lalu beres, sasaran berikutnya langsung diarahkan pada optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi membiayai sederet program pembangunan.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memandang penyelesaian kewajiban dasar bukan sekadar perkara administratif.
Menurutnya, ketegasan jajaran eksekutif melunasi tunggakan menjadi bukti nyata sehatnya tata kelola fiskal di Bumi Ruwa Jurai.
“Kepercayaan publik hingga investor pasti terjaga kalau pondasi keuangannya kuat.
“Kredibilitas daerah langsung naik ketika masalah utang bisa tertangani dengan baik,” ujar Mahendra, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Sejalan dengan pandangan pemerhati, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan sebelumnya menekankan komitmen penyehatan kas.
Pembenahan neraca daerah memang menjadi pijakan awal sebelum melangkah lebih jauh.
“Rencananya kami memastikan kewajiban dibayar penuh. Pembayaran DBH kepada kabupaten dan kota diutamakan supaya perlahan tunggakan beres,” jelas Marindo.
Ketika ruang gerak anggaran mulai lega, duet Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Sekda Marindo Kurniawan langsung tancap gas.
Keduanya mensinergikan kekuatan lintas sektoral, mulai dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai pimpinan DPRD.
Tujuannya untuk meramu pola belanja efisien tanpa mengurangi daya gedor pembangunan infrastruktur maupun manusia.
Arah kebijakan pun dipatok agar searah dengan garis besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Fokus utamanya memacu ketahanan pangan serta hilirisasi industri.
Sebagai lumbung pangan nasional, wilayah di ujung Pulau Sumatera menyodorkan program Desaku Maju sebagai ujung tombak.
Mahendra menggarisbawahi, visi pembangunan perdesaan wajib selaras dengan skema hilirisasi tiga komoditas andalan daerah, padi, jagung, dan singkong.
“Tanpa dukungan sistem hilirisasi yang matang, potensi besar sektor pertanian kita sangat sulit terangkat maksimal,” katanya.
Lebih jauh, urusan pertanian tentu tidak bisa berdiri sendiri.
Pembangunan sarana jalan penghubung dan penyediaan pusat pelatihan vokasi dinilai sebagai jembatan penentu daya saing.
Tenaga kerja lokal harus benar-benar siap pakai sebelum terjun ke dalam putaran industri hilir.
Gagasan penyiapan sumber daya manusia sejalan dengan pendekatan Endogenous Growth.
Sebuah rumusan ekonomi makro yang menitikberatkan investasi pada otak manusia beserta fasilitas fisik pendukung sebagai jaminan pertumbuhan jangka panjang.
Lewat racikan strategi anggaran yang pas, kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal dan Marindo dinilai berhasil menyulap instrumen keuangan menjadi mesin penggerak program prioritas nasional.
“Seluruh kebijakan berjalan seirama sekaligus memajukan wajah Lampung secara terukur,” tandasnya.
