Menu
Precision, Actual & Factual

Tepis Perlakuan ‘Istimewa’, Kejati Lampung Beber Alasan TSK Tak Ditahan

  • Bagikan
Kasidik Aspidsus Kejati Lampung Rolanda Ritonga. Foto Istimewa

KIRKA.COKasidik pada Aspidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Rolando Ritonga menepis perlakukan ‘istimewa’ kepada tersangka yang belum ditahan dalam penanganan perkara korupsi bantuan benih jagung dari Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian untuk Provinsi Lampung 2017.

Kepada KIRKA.CO, Senin, 10 Mei 2021, Rolando membeberkan alasan mengapa 3 orang tersangka dalam perkara itu tidak dilakukan penahanan.

Penyidik, ungkapnya, menilai para tersangka masih kooperatif dan juga dikaitkan dengan strategi penyidik berkenaan dengan perhitungan kerugian negara yang belum keluar dari BPK.

“Adalah hak dari penyidik berdasar KUHAP pada Pasal 21 sehingga tersangka belum ditahan,” jelasnya.

“Dalam perkara ini belum dilakukan penahanan karena tsk (tersangka_red) bersifat koperatif. Selain itu dalam KUHAP juga telah diatur jangka waktu penahanan selama 120 hari maksimal dan dikarenakan proses perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berewenang belum selesai dilakukan,” timpalnya.

Atas dalil belum keluarnya perhitungan kerugian negara itu, penyidik menyimpan rasa khawatir yang membuat tersangka dapat dinyatakan bebas dari hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Penyidik khawatir jangka waktu penahanan akan melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam undang-undang,” ungkapnya.

“Contoh paling nyata dalam perkara KPk untuk tsk RJ Lino, baru dilakukan penahanan setelah 5 tahun proses penyidikan,” tambah Rolando Ritonga.

Sebelumnya diberitakan, Akademisi Unila Yusdianto beranggapan tindakan Kejati Lampung yang tidak menahan tersangka dan hal lain berkenaan dengan proses penyitaan aset.

“Sehingga dalam proses penyidikan anggapan bahwa kami memberikan keistimewaan kepada tsk hanyalah persepsi semata. Semua orang sama kedudukannya dalam hukum apabila sudah masuk dalam tahap penyidikan,” terangnya.

Diketahui, penyidik pada Aspidsus Kejati Lampung menyebut telah ada penetapan tersangka kepada 3 orang: dua ASN dan satu rekanan. Adapun tiga orang tersebut adalah EY, IM dan HRR.

Dalam pengajuan benih jagung, Pemprov Lampung mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp140 miliar untuk pembelanjaan benih varietas hibrida.

Dalam proses penyidikan, Kejati Lampung memperoleh fakta bahwa PT DAPI yang ditunjuk sebagai distributor untuk melaksanakan kontrak dengan nominal Rp15 miliar nyatanya tidak mendapatkan dukungan dari produsen jenis benih BIMA 20 URI.

Melainkan hanya melaksanakan proses jual beli antara PT DAPI dengan PT ESA. Karena itu, terjadi pembelian benih di pasar bebas dengan kualitas yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan.

  • Bagikan