Kirka – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Lampung pada Jumat, 8 Mei 2026.
Lawatan tersebut dinilai bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah langkah yang diproyeksikan membawa dampak langsung bagi transformasi ekonomi lokal.
Sektor pesisir, pendidikan vokasi, serta kesehatan masyarakat menjadi sorotan utamanya.
Di Bumi Ruwa Jurai, Wapres Gibran mengawali agendanya dengan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Margasari, Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ibadah shalat Jumat di Masjid Raya Al Bakrie.
Setelahnya, rombongan bertolak meninjau sejumlah fasilitas publik krusial, di antaranya SMKN 4 Bandar Lampung, RSUD A. Dadi Tjokrodipo, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Agenda padat tersebut menegaskan tiga fokus utama pemerintah pusat, yakni pemberdayaan nelayan, penguatan sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan vokasi, serta peningkatan layanan kesehatan.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai kehadiran pemerintah pusat melalui lawatan Wapres langsung menyasar jantung ekonomi masyarakat pesisir dan kelompok akar rumput.
Menurutnya, peresmian KNMP yang dibarengi dialog bersama nelayan serta petambak udang menjadi sinyal kuat perbaikan rantai nilai perikanan di Lampung.
“Jika ekosistem kampung nelayan tersebut benar-benar terintegrasi dengan akses permodalan, adopsi teknologi tangkap ramah lingkungan, serta jaminan pasar, pendapatan rumah tangga nelayan berpotensi naik secara signifikan,” ujar Mahendra.
Peninjauan sekolah vokasi dan fasilitas kesehatan, lanjut Mahendra, juga merupakan bentuk nyata investasi SDM guna mendongkrak produktivitas tenaga kerja lokal pada masa mendatang.
Ia turut menyoroti dampak ekonomi instan dari kunjungan kerja tersebut.
“Hadirnya agenda pemerintahan pusat menciptakan efek ganda atau multiplier effect.
“Mulai dari pergerakan konsumsi aparatur hingga perbaikan infrastruktur yang responsif saat peninjauan, semuanya secara langsung menggerakkan roda ekonomi sektor jasa, transportasi, dan UMKM setempat,” jelasnya.
Dari kacamata teori ekonomi, Mahendra memandang pola pembangunan yang dibawa dalam agenda Gibran merupakan bentuk penyempurnaan dari pendekatan trickle down effect (efek menetes ke bawah) yang kerap menuai kritik.
Pemerintah pusat terlihat tidak hanya berfokus membangun fasilitas dari atas, tetapi langsung memadukannya dengan pendekatan berbasis komunitas.
“Langkah tersebut sangat sejalan dengan gagasan pertumbuhan inklusif.
“Artinya, pertumbuhan ekonomi sengaja didistribusikan langsung melalui pemberdayaan kelompok marginal,” tegas Mahendra.
Ia menambahkan, lewat momentum tersebut, konsep ekonomi kerakyatan menemukan relevansi sesungguhnya.
Pembangunan yang sedang berjalan meletakkan nelayan dan siswa vokasi sebagai subjek utama penggerak ekonomi, bukan sekadar objek kebijakan semata.
Ke depan, Mahendra berharap KNMP di Margasari benar-benar mampu dioptimalkan fungsinya pasca-peresmian.
“Jika KNMP sukses menjadi inkubator usaha perikanan modern berbasis koperasi, Lampung bisa menjadi model percontohan nasional.
“Keberhasilan tersebut akan membuktikan bahwa kunjungan kenegaraan mampu menyulut transformasi struktural dari bawah secara nyata,” pungkasnya.
