Menu
Precision, Actual & Factual

Nur Rakhman Yusuf : Perizinan Mandek Laporkan ke Ombudsman

  • Bagikan
Ketua Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf. Foto Istimewa

KIRKA.COPelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi Lampung terkait mengurusi perizinan menjadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

Hal ini terlihat dari proses layanan saat memproses permohonan izin UKL – UPL yang tak kunjung selesai sejak tahun 2020 lalu sehingga pihak pengusaha (PT Mitra Properti Seindo) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang beberapa waktu lalu.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf menjelaskan bahwa sistim pelayanan publik di DLH Pemprov Lampung bisa menjadi indikator mendapat rapor kuning ataupun merah.

“Kalau substansi pelayanannya seperti itu, atau itu cermin pelayanan secara umum di sana bisa jadi,” katanya, Senin ( 19/04).

Sebenarnya, kata Nur Rakhman Yusuf, terkait pelayanan yang tak kunjung selesai, maka bisa mengadukan persoalan ini ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

“Kalau terkait pelayanan yang tak kunjung selesai bisa lapor ke ombudsman,” ujarnya.

Kendati demikian, jika pihak pemohon membawa persoalan pelayanan ini ke ranah pengadilan, maka pihaknya tidak bisa masuk ke persoalan tersebut.

“Kalau sudah masuk ranah pengadilan atau sedang ditangani pengadilan, kita tidak dapat masuk,” ungkapnya.

Ia berharap, dinas ataupun pemerintah bisa mengedepankan pelayanan yang prima, orientasi pada kepuasan masyarakat.

“Kalau harapan sebenarnya bukan sekedar terpenuhinya standart pelayanan seperti kejelasan waktu, syarat, biaya dan sebagainya. tetapi sudah mengarah pada pelayanan yang prima, orientasi pada kepuasan masyarakat,” jelas Nur Rakhman Yusuf.

 

Arif Wiryatama

  • Bagikan