Kirka – Arahan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan seluruh kader Gerindra mengabdi secara total kepada masyarakat langsung dieksekusi oleh jajaran legislatif di Senayan.
Eksponen 98, Mahendra Utama, menyoroti kiprah Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, sebagai sosok yang konsisten menerjemahkan perintah kepala negara pada sektor pertanian, kehutanan, dan ketahanan pangan.
Pesan kebangsaan Prabowo pasca pelantikan dinilai bergaung sangat kuat.
Sang presiden secara tegas mewanti-wanti pasukannya agar pantang bermain mata dengan uang negara, apalagi hanya mengejar kekuasaan.
“Presiden selalu mengingatkan, berbakti dan bekerja untuk rakyat adalah tindakan mulia.
“Kita berada di jalan yang benar, tegak lurus mengabdi pada bangsa,” kata Mahendra di Jakarta, mengulang kembali arahan Prabowo kepada para loyalisnya, Minggu, 9 Agustus 2026.
Praktik dari instruksi pimpinan partai langsung ditunjukkan Titiek saat Komisi IV menerima audiensi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada Februari 2025 lalu.
Di hadapan para aktivis lingkungan, ia memberi garansi bahwa pemerintah pantang merusak alam atau menabrak aturan hukum demi proyek alih fungsi lahan.
“Presiden Prabowo tidak akan sembarangan mengalihfungsikan hutan yang melanggar ketentuan perundangan,” tegas Titiek waktu itu.
Persoalan degradasi ekologi di wilayah Sumatera Utara sampai Sulawesi Tenggara turut menyita perhatian politikus senior dari Fraksi Gerindra.
Bersama kementerian terkait, Komisi IV bergegas merumuskan langkah penanggulangan agar kerusakan lingkungan peninggalan masa lalu segera tuntas.
Pemetaan lahan prioritas juga sedang dibahas intensif bersama Menteri Kehutanan agar program lumbung pangan berjalan lancar tanpa mengorbankan ekosistem sehat.
Titiek menilai, apabila ada kawasan non produktif atau berstatus mati secara hukum, pemanfaatannya bisa dialihkan khusus demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Langkah serupa sejalan dengan kepedulian presiden pada kebijakan yang berdampak langsung ke urusan perut rakyat.
Pola komunikasi yang terbangun di komisi bidang pangan dan kehutanan rupanya mendapat respons positif dari pihak eksekutif.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan secara terang-terangan memuji kepemimpinan Titiek karena sukses merombak dinamika kerja antara DPR dan pemerintah menjadi jauh lebih efektif.
Dari kacamata Mahendra Utama, sinergi dua lembaga negara merepresentasikan teori birokrasi perwakilan (representative bureaucracy), di mana pejabat publik memang sudah sewajarnya memihak pada kelompok masyarakat rentan.
Bagi Mahendra, seluruh kerja keras di Komisi IV sejalan dengan panggilan moral Prabowo, yakni meminta setiap kader bersiap menjadi pejuang garis depan membela nasib rakyat miskin.
