Berdasarkan pada BAP tersebut, Atas Mulyadi mengatakan bahwa program mahasiswa afirmasi yang dapat diakomodir oleh Perguruan Tinggi Negeri ialah mereka yang merupakan anak guru atau dosen.
Selain anak guru dan dosen, program mahasiswa afirmasi juga dapat diberikan kepada para politisi, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah hingga pejabat polisi.
Baca juga: JPU KPK Butuh Diskusi Sebelum Panggil Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo
“Saudara di tingkat penyidikan ditanya soal alasan dan tujuan kouta afirmasi.
Jawaban saudara adalah, ‘alasan dan tujuan adanya kuota afirmasi adalah untuk mengakomodir titipan dari putra daerah atau peserta lokal dari PTN agar dapat diterima menjadi mahasiswa PTN.
Titipan anak keluarga pegawai tenaga pendidik civitas akademik PTN.
Titipan dari mitra perguruan tinggi negeri, seperti wali kota, bupati, gubernur, titipan dari pejabat polisi daerah’.
Saya tanya sekarang, saudara menjawab ini dasarnya apa? Apakah realitasnya begitu kah?” ucap Ketua Majelis Hakim bernama Lingga Setiawan kepada Aras Mulyadi.
