KIRKA – Kurang berkenan data BPS, silahkan ajukan data pembanding. DPRD Lampung ikut angkat bicara terkait permintaan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi agar Badan Pusat Statistik mengurangi analisa dari sisi ekonomi.
Sebelumnya BPS Provinsi Lampung merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I tahun 2021 minus 2,10 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan demikian, Lampung menduduki peringkat ke empat terendah secara nasional.
“Berarti kita butuh data pembanding. Silahkan saja jika pak Gubernur ada data pembanding tentang fakta-fakta yang diekspos jika menurut dia tidak seperti itu, monggo saja,” kata Anggota Komisi IV DPRD Lampung Vittorio Dwison, Selasa 29 Juni 2021.
Saat ini, kata dia, BPS menjadi salah satu sumber data para wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.
“Mungkin Gubernur punya penilaian, saya gak tahu juga, silahkan saja. Kita di DPRD perlu pijakan data, ketika melakukan fungsi – fungsinya, BPS menjadi salah satu sumber data,” tegas Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung ini.
Sebagai lembaga resmi, kata Anggota DPRD Lampung Dapil Lamteng ini menilai BPS bisa mempertanggungjawabkan keabsahan data tersebut.
“Saya pikir itu lembaga resmi pasti mereka bisa mempertanggungjawabkan. Jika menurut Pemprov Lampung tidak seperti itu, silahkan ajukan data pembanding,” ungkap dia.
“Kalau belum ada, berarti kita merujuk data yang sudah ada. Karena LKPJ kita kemarin mengangkat data dari BPS,” ujar dia.
