Kirka – Kesenjangan akses medis di Tanah Air tampaknya masih menjadi persoalan pelik yang belum sepenuhnya terurai.
Dominasi fasilitas Rumah Sakit Khusus (RS Khusus) yang terus menumpuk di Pulau Jawa memantik sorotan, sekaligus memaksa pemerintah pusat mengambil langkah radikal.
Pemerhati Pembangunan asal Lampung, Mahendra Utama, menegaskan bahwa hegemoni fasilitas kesehatan bukanlah sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan potret nyata timpangnya keadilan layanan publik.
Mengacu pada publikasi GoodStats dan dashboard Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Kementerian Kesehatan per awal 2026, Jawa Timur memimpin absolut terkait kepemilikan RS Khusus, mengekor di belakangnya Jawa Barat dan DKI Jakarta.
“Faktanya, lebih dari 56 persen faskes spesialis nasional itu tertumpuk di Pulau Jawa.
“Kondisi itu memaksa kita untuk mengkritisi, apakah pembangunan kesehatan selama ini sudah menyentuh asas pemerataan, atau kita sengaja dibiarkan terperangkap dalam pola Jawa sentris yang seolah abadi,” beber Mahendra, Sabtu, 28 Maret 2026.
Ia merinci, dari total 3.310 rumah sakit yang beroperasi secara nasional, porsi RS Khusus seperti pusat penanganan kanker, jantung, jiwa, hingga ibu dan anak, hanya mentok di kisaran 16 persen.
Ironisnya, sebaran belasan persen tersebut juga sangat timpang.
Di luar Jawa, meski Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan mulai menjelma sebagai hub regional, kehadiran mereka justru mempertegas lubang besar di teritori lain.
Wilayah Sumatera Selatan dan Lampung, kata Mahendra, masih tertatih mengejar rasio ketersediaan ranjang spesialis.
Pemandangan lebih miris tampak di Kalimantan dan Papua yang tergolong blank spot untuk penanganan penyakit katastropik.
“Pasien jantung atau onkologi di luar Jawa itu dipaksa terbang ribuan kilometer menyeberang pulau hanya untuk mencari selamat.
“Ini anomali tata ruang kesehatan yang sangat membebani finansial rakyat,” tegasnya.
Secara empiris, sang pengamat menilai situasi ini membenarkan postulat Center Periphery gagasan John Friedmann.
Jawa terus bertindak selaku episentrum yang menyedot investasi fisik hingga tenaga ahli, sementara daerah lain sebatas menjadi penyuplai pasien.
Padahal, standar Health Equity dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengamanatkan bahwa distribusi fasilitas wajib berpijak pada beban penyakit, bukan semata bersandar pada tebalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gebrakan Istana
Kegelisahan atas krisis distribusi ini rupanya telah mendapat atensi penuh dari Istana.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengidentifikasi bahwa hambatan krusialnya bukan cuma urusan semen dan batu bata, melainkan krisis sumber daya manusia (SDM).
“Kita defisit 140.000 dokter dan 70.000 spesialis. Jika hanya mengandalkan cetakan 2.700 lulusan per tahun, butuh puluhan tahun untuk menambal celah tersebut,” ungkap Kepala Negara baru-baru ini.
Merespons alarm tersebut, Mahendra menyambut positif eksekusi Program Quick Win 2026 yang diinstruksikan Presiden.
Terdapat tiga manuver strategis yang tidak lagi menggunakan pendekatan business as usual:
1. Akselerasi Pembangunan 66 RS Baru:
Pemerintah mengebut pendirian puluhan faskes rujukan bertaraf internasional yang menyasar wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).
Target utamanya jelas, mendesentralisasi layanan vital agar tak lagi terpusat di satu pulau.
2. Revolusi Pendidikan Medis:
Deregulasi besar-besaran lewat pembukaan 30 Fakultas Kedokteran anyar.
Negara turut mengucurkan beasiswa penuh guna memangkas birokrasi dan biaya pendidikan spesialis yang selama ini kerap dikeluhkan terlalu elitis serta kaku.
3. Suntikan Insentif Super Prioritas:
Skema kompensasi menggiurkan disiapkan sebagai daya tarik bagi dokter ahli, agar mereka rela turun gunung dan mengabdi di wilayah pesisir maupun pedalaman.
Tak lupa, Mahendra pun mengingatkan bahwa rapor sukses pembangunan tidak diukur dari menterengnya gedung rumah sakit di kota-kota metropolitan.
Publikasi data awal tahun wajib menjadi lonceng peringatan bagi para pemangku kebijakan.
“Jawa Timur sah-sah saja berbangga dengan kelengkapan medisnya.
“Namun, parameter keberhasilan sejati adalah saat warga Natuna atau Merauke bisa mengakses pelayanan dokter spesialis secepat penduduk di Jakarta atau Surabaya,” tuturnya.
Ia meyakini, akselerasi puluhan RS baru beserta perombakan sistem pendidikan dokter ini akan menjadi pertaruhan krusial rezim Prabowo dalam mewujudkan visi pemerataan total menuju Indonesia Emas 2045.
