Kirka – Kebocoran nilai ekonomi hingga Rp100 triliun per tahun dari sektor pertanian Lampung memaksa pemerintah provinsi segera mengambil langkah tegas.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal kini menjadikan program DesaKu Maju sebagai motor penggerak hilirisasi komoditas unggulan.
Target utamanya jelas, mengubah nasib 1,2 juta kepala keluarga (KK) petani yang selama bertahun-tahun merugi karena terus menjual barang mentah.
Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama menyoroti ironi besar di balik melimpahnya panen daerah.
Dari total potensi perputaran uang Rp140 triliun yang dihasilkan bumi Ruwa Jurai, sebagian besar justru terbang ke provinsi lain.
“Petani kita sekadar menjadi penonton. Penambahan harganya malah dinikmati wilayah lain karena mayoritas komoditas langsung dilepas tanpa pengolahan lanjutan,” papar Mahendra mengurai akar persoalan, Rabu, 19 Agustus 2026.
Realitas pahit di lapangan langsung dijawab lewat intervensi ke jantung produksi yakni pedesaan.
Mirza merancang skema pengolahan pascapanen agar bahan baku naik kelas.
Ia meyakini perbaikan tata kelola padi, jagung, dan singkong menjadi syarat mutlak kebangkitan daerah.
“Kalau tiga komoditas kelar tata kelolanya, Lampung bisa langsung take off,” tegas Gubernur Mirza.
Rencana besar pemprov mulai dieksekusi dengan mendirikan sarana mesin pengering (dryer) pada 500 desa sentra produksi.
Langkah pengadaan fasilitas pascapanen bertujuan mengerek daya tawar pekebun sebelum hasil ladang dilempar ke pasar umum.
Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto mempertegas arah kebijakan infrastruktur penunjang pertanian. Pendekatan perbaikan sarana lebih berorientasi pada kemandirian wilayah.
“Fasilitas pengering bukan sekadar perkara alat, melainkan rangkaian utuh dari hilirisasi di level bawah,” terangnya.
Keberadaan fasilitas pengering di perkampungan dipastikan memangkas panjangnya alur distribusi.
Mahendra memberi gambaran skema perputaran ekonomi mandiri ketika jagung kering langsung terserap untuk bahan baku pakan ternak.
Pakan olahan mandiri lalu menyuplai peternakan ayam sekitar, yang hasil potongnya kelak bermuara ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Rantai pasok terintegrasi memotong ongkos logistik sekalian melipatgandakan pemasukan warga desa. Mereka tidak lagi sebatas pemasok, tapi bertindak selaku pelaku utama roda ekonomi,” pungkas Mahendra.
