KIRKA – Proyek di Biro Kesra Pemprov Lampung Didemo. Massa aksi dari Lembaga Pemantau Kebijakan Publik menyebut pihaknya menduga adanya indikasi KKN.
Baca Juga: Demo di Pemprov Lampung, Massa Minta Anggaran DPMDT Diusut
Senin 18 September 2023, puluhan Massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat LAPAKK, melakukan aksi unjuk rasa di depan salah satu gerbang kompleks gedung Pemerintahan Provinsi Lampung.
Massa dalam aksi demonstrasi ini, menyoal terkait beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, yang telah dan akan segera dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.
Dimana menurut mereka, telah ada dugaan perbuatan yang mengarah ke indikasi tindak pidana, dengan tudingan telah ada pelanggaran dalam penunjukan penyedia barang dan jasa, serta tuduhan adanya mark-up harga.
“Pada kesempatan ini kami menyuarakan permasalahan yang terjadi di Biro Kesejahteraan Rakyat pada Tahun Anggaran 2023, yang melaksanakan berbagai kegiatan baik yang sudah berjalan ataupun yang belum berjalan,” ucap Nova Hendra, selaku koordinator aksi.
Dalam orasinya, beberapa kegiatan yang disoal oleh LSM LAPAKK tersebut, antara lain pada kegiatan belanja modal pembelian ambal, yang disebut senilai Rp200 juta, serta pada pengadaan cendera mata berupa mug dengan nilai pagu sebesar Rp1,25 miliar.
Dimana pada kedua kegiatan itu, Massa menyebut ada pelaksanaan yang diduga telah menyalahi aturan, sesuai yang diamanahkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
Yang dikatakan seharusnya pelaksanaan tender pengadaan dilakukan secara E-Purchasing, bukanlah secara pengadaan langsung seperti yang telah terjadi saat ini.
“Apakah pekerjaan ini belum ada di katalok sehingga dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung,” tukas Nova, dalam orasinya.
