Selain itu, Massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat LAPAKK ini, juga turut menyoal kegiatan belanja makan dan minum aktivitas lapangan, berkaitan dengan kegiatan pengajian di 10 lokasi.
Baca Juga: Demo di Pemprov Lampung, Massa Singgung Proyek di Pesawaran
Disebut anggaran yang digunakan mencapai Rp1.298.250.000 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dimana pada kegiatan itu LAPAKK menduga adanya indikasi penggelembungan anggaran.
“Dari total nilai anggaran ini, dapat menghadirkan orang sebanyak 21.637 orang, kalau dibagi ke 10 lokasi berarti satu lokasi pengajian menghadirkan orang sebanyak 2.163 orang, kemudian biaya sewa alat untuk acara pengajian di 10 lokasi biaya sewa tenda, kursi, panggung, kipas blower dan taman Rp1.310.050.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Diduga telah terjadi mark-up harga satuan yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tandasnya.
Dari aksi unjuk rasanya kali ini, Massa yang tergabung di dalam Lembaga Pemantau Kebijakan Publik tersebut, meminta agar Inspektorat Provinsi Lampung, segera mengadakan audit terhadap kinerja Biro Kesra dan bawahannya.
Serta mendorong Gubernur Lampung, untuk dapat secepatnya melakukan evaluasi kembali, terhadap kinerja dari Biro Kesra serta bawahannya. Demi mewujudkan Provinsi Lampung yang terbebas dari perbuatan korupsi.
