Menu
Precision, Actual & Factual

7 Bulan Penyidikan Dugaan Korupsi Benih Jagung Lampung, Audit BPK RI Tak Kunjung Keluar

  • Bagikan
Kasi Penkum Kejati Lampung, Andre W Setiawan. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Meski Penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan benih jagung Lampung tahun Anggaran 2017 telah berlangsung selama tujuh bulan, Kejati Lampung masih menantikan hasil audit perhitungan Kerugian Negara yang diajukan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pengajuan tersebut dilayangkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Lampung sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan pada Oktober 2020 lalu, dan hal tersebut diakui pihak Kejati Lampung bukanlah kali pertamanya Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK RI tersebut memakan waktu yang cukup lama.

“Perhitungan Kerugian Negara untuk dugaan kasus benih jagung, sudah kami ajukan permohonannya sejak Oktober – November 2020 atau sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, prosesnya ini masih teknis dan waktu itu hasil PKN perkara Randis juga kan cukup lama, ya kita tunggu saja hasilnya,” ujar Kasi Penkum Kejati Lampung Andre W Setiawan.

Saat disinggung terkait upaya praperadilan dari para tersangka yang bisa saja dilakukan lantaran bercermin dari peristiwa yang baru-baru ini terjadi terkait dikabulkannya permohonan praperadilan seorang tersangka dugaan korupsi jalan Ir. Soetami – Sribawono, pihak Kejati Lampung mempersilahkan para tersangka melaksanakan haknya.

Namun Kejaksaan Tinggi Lampung mengaku pihaknya tetap optimis terhadap kasus dugaan korupsi benih jagung tersebut, Kejati Lampung yakin bahwa memang terdapat tindak pidana dalam pengadaan itu dan pastinya termasuk berikut dengan Kerugian Negara yang timbul di dalamnya.

“Dalam hal ini Kejati Lampung optimis, bahwa dalam pengadaan benih jagung tersebut terdapat tindak pidananya, dan juga Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan para Tersangka,” terangnya.

Diketahui dalam kasus dugaan korupsi ini sendiri, Kejati Lampung telah menetapkan tiga orang sebagai Tersangka diantaranya ED dan HR yang berstatus sebagai ASN, dan seorang tersangka berinisial IM yang berstatus sebagai rekanan dalam proyek, dan diperkirakan telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp8 miliar.

  • Bagikan