Menu
Precision, Actual & Factual

Terbukti, Dugaan KPK Terlantarkan Izin Penggeledahan Pada Sidang Gugatan Praperadilan Oleh MAKI Di PN Jaksel

  • Bagikan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat disuntik vaksin covid 19 di RSPAD Gatot Subroto. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Hasil sidang praperadilan dugaan korupsi bansos tahap jawaban dan pembuktian. Sampai hari ini, telah berlangsung agenda pembuktian dari para pihak dalam persidangan praperadilan antara MAKI lawan KPK atas dugaan penelantaran izin penggeledahan oleh Penyidik KPK yang mana izin penggeledahan telah diberikan Dewan Pengawas KPK.

Persidangan Praperadilan Perkara Nomor 19/Pid.Prap/2021/PN.JKT.SEL dipimpin hakim tunggal Nazar Effriandi, SH. MAKI diwakili kuasa hukum Kurniawan Adi Nugroho, Rudy Marjono dkk, sedangkan KPK diwakili Biro Hukum KPK oleh R. Natalia Kristiono, Togi Robson Sirait , dkk.

Dalam jawaban dan bukti yang diberikan Pimpinan KPK dan Dewas KPK yang disampaikan sidang Praperadilan, terbukti Dewas KPK telah memberikan izin penggeledahan sebanyak 27 izin.

Bahwa dari 27 izin penggeledahan tersebut yang nyata-nyata dilaksanakan dengan benar, cepat dan segera hanya sekitar 4 izin , sisanya sekitar 23 izin patut diduga telah ditelantarkan.

Pengertian dilaksanakan dengan benar adalah dilakukan dengan segera dan secepatnya yaitu izin diberikan tanggal 6 Desember 2020 sebanyak 7 izin kemudian dilaksanakan tanggal 7 dan 8 Desember 2020 sebanyak 4 izin, sisanya 3 izin tidak diketahui pelaksanaannya. Sedangkan 20 izin penggeledahan Dewas KPK tertanggal 5 Januari 2021 tidak ada yang dilaksanakan secepatnya karena dilaksanakan paling cepat pertengahan Januari 2021 sebanyak 2 izin ( tanggal 13 Januari 2021 terdiri dua tempat) dan dilaksanakan bulan Pebruari 2021 sebanyak 2 izin ( tanggal 18 dan 26 Pebruari ), sisanya sebanyak 16 izin tidak diketahui pelaksanaannya.

Disisi lain terdapat catatan MAKI bahwa penggeledahan rumah Ihsan Yunus baru dilaksanakan tanggal 24 Pebruari 2021 yang mana dapat dikategorikan gagal karena tidak menemukan bukti apapun terkait pengadaan Bansos Sembako Kemensos. Kegagalan penggeledahan rumah Ihsan Yunus diakui oleh KPK lewat Jubirnya Ali Fikri pada tanggal 26 Pebruari 2021.

Bahwa dari serangkaian jawaban dan bukti dari Pimpinan KPK dan Dewas KPK tersebut, MAKI telah mampu membuktikan dalilnya telah terjadi dugaan penelantaran sekitar 20 izin penggeledahan dalam perkara dugaan korupsi Bansos Sembako sehingga semestinya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan mengabulkan gugatan yang telah diajukan MAKI.

Bahwa disisi lain dengan terbuktinya dugaan penelantaran 20 izin penggeledahan tersebut, MAKI mendesak Dewan Pengawas KPK untuk memberikan sanksi kepada Penyidik KPK karena menelantarkan izin penggeledahan sebagaimana telah diadukan MAKI kepada Dewan Pengawas KPK pada tanggal 10 Februari 2021.

Eka Putra/Rls MAKI

Dokumen Sidang Gugatan Praperadilan MAKI pada KPK :

Daftar Bukti Termohon KPK Praperadilan No 19

Jawaban Dewan Pengawas No 19

Jawaban Termohon No. 19

 

 

  • Bagikan