KIRKA – Sistem peringatan dini bencana Bandar Lampung belum maksimal padahal kota setempat rawan akan bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa, dan tanah longsor.
Baca Juga : Bandar Lampung Adaptasi Perubahan Iklim Lewat Proyek CRIC
Dalam buku Laporan Kajian Perkotaan Bandar Lampung yang diserahkan oleh Manajer Proyek CRIC, Arie Setiawan, kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, pada 7 April 2021 lalu, disebutkan bahwa sistem peringatan dini bencana Bandar Lampung perlu perbaikan.
“Pemerintah kota menyediakan tombol panik dengan nomor 126 untuk kondisi darurat atau bahaya,” kata Arie Setiawan dalam laporannya.
Tombol itu tersebar di seluruh kelurahan diselaraskan dengan aplikasi Serve and Protect Integration System (SIPS) dengan nomor hotline 110.
“Bila masyarakat mengalami kondisi darurat yang berkaitan dengan bencana atau bahkan menjadi obyek tindak pidana dan kesehatan, mereka dapat tinggal menekan tombol dan server akan menerimanya,” ujar Arie Setiawan.
Setelah itu, server akan menugaskan personel di lapangan, misalnya polisi, ambulans, dan BPBD.
Laporan Kajian Perkotaan Bandar Lampung mengidentifikasi bencana di kota setempat dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
Sebagian besar wilayah Bandar Lampung memiliki kerentanan sedang (Level 3), dua kecamatan berada di Level 2 atau kerentanan rendah yaitu Tanjungkarang Pusat dan Enggal.
Sementara Kecamatan Langkapura memiliki kerentanan tinggi atau Level 5.
Dalam laporan akhirnya, Arie Setiawan merekomendasikan kepada pemerintah kota, dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung, untuk mengembangkan sistem peringatan dini bencana Bandar Lampung yang lebih terintegrasi dan menambahkan Warning Receiver System (WRS) di seluruh kota.
“Sehingga dapat mengatasi risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan banjir,” kata dia.
Adaptasi Perubahan Iklim di Kelurahan Kangkung dan Kotakarang
Dua kelurahan di pesisir Bandar Lampung, Kangkung dan Kotakarang, terpilih menjadi pilot project adaptasi perubahan iklim.
Kota Bandar Lampung bersama sembilan kota lainnya di Indonesia menerima manfaat dari Proyek CRIC (Climate Resilient Inclusive Cities) yang didanai oleh Uni Eropa.
Salah satu tujuan dari pilot project di dua kelurahan itu adalah membangun pengertian serta meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim.
Pulau Pasaran, Kelurahan Kotakarang, Telukbetung Timur, menjadi salah satu wilayah yang terdampak perubahan iklim, banjir Rob.
“Dulu saya merasakan banjir satu tahun sekali. Sekarang banjir sudah bulanan, bisa dua sampai tiga kali dalam sebulan,” kata Ketua RT 10/Lingkungan II, Pulau Pasaran, Kelurahan Kotakarang, Said bin Radi, pada Minggu, 22 Mei 2022.
