Sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media sosial juga diharapkan mampu menumbuhkan ruang demokrasi di ruang digital untuk menangkal berita hoaks tentang pemilu dan pemilihan.
Antoniyus mengatakan berita hoaks berpotensi menimbulkan perpecahan dan memengaruhi partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024.
Terutama hoaks yang mendiskreditkan pemerintah dan penyelenggara pemilu.
“Di Pemilu 2019, beberapa komunitas menggagap bahwa demokrasi bukan jalan terbaik, sehingga tidak ikut pemilu,” ujar dia.
Faktor lain yang menghambat partisipasi masyarakat pada pemilu serentak adalah latar belakang ideologis pemilih, dan geografis.
“Kalau sudah ideologis, agak-agak susah, mereka apatis. Kita hanya bisa memberikan edukasi bahwa pemilu itu penting,” kata Antoniyus.
Namun terkait hambatan secara teknis seperti kendala geografis, KPU Lampung berupaya meminimalisir dengan membangun tempat pemungutan suara (TPS) yang bisa dijangkau oleh pemilih.
“Masih banyak pemilih di Lampung bertempat tinggal di daerah terpencil, kepulauan,” ujar dia.
Diketahui, Provinsi Lampung memiliki daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) di Kabupaten Pesisir Barat seperti Desa Way Haru, Desa Bandar Dalam, Desa Siring Gading, dan Desa Way Tiyas.
“Ketika mereka mau mencoblos ke TPS, mereka terhambat secara geografis karena jauh dari tempat tinggal,” kata dia.
“Termasuk hambatan memilih karena pemilih bermukim di hutan lindung atau register. Kami tidak bisa mendirikan TPS di sana,” lanjut Antoniyus.
Seperti Register 45 di daerah perbatasan Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji, serta Register 44 di Kabupaten Way Kanan.
Baca Juga: Partisipasi Pemilih Warga Perbatasan Tulang Bawang dan Mesuji
KPU memfasilitasi hak pilih masyarakat setempat dengan mendirikan TPS di luar register, atau mengimbau mereka pulang untuk menyalurkan hak pilihnya.
“Demikian juga kelompok rentan yang ada di lembaga pemasyarakatan dan pemilih disabilitas. Kita coba fasilitasi,” ujar dia.
