Kirka – Ekspektasi masyarakat akan penerbangan terjangkau dari Lampung menuju Malaysia agaknya harus ditunda.
Maskapai TransNusa, yang dijadwalkan terbang perdana menggarap rute Bandara Radin Inten II–Kuala Lumpur pada akhir Agustus 2026 mendatang, mematok tarif pada kisaran Rp1,7 juta hingga Rp2 juta.
Patokan harga tersebut memicu perdebatan lantaran nominalnya melampaui tarif kompetitor.
Sebagai perbandingan, AirAsia sanggup menjual kursi untuk penerbangan dari Palembang menuju ibu kota Malaysia di angka Rp900 ribuan saja.
Merespons disparitas tarif yang ada, Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama menilai publik perlu memahami realitas struktur biaya industri penerbangan.
Ada perbedaan mendasar antara kedua perusahaan yang membuat ongkos terbang tidak bisa disamaratakan begitu saja.
“Kita melihat ada perbedaan daya tawar pembelian avtur dan skala ekonomi. Bahan bakar menyedot 30 sampai 50 persen total beban operasional maskapai berbiaya rendah.
“Skala bisnis TransNusa belum raksasa, sehingga otomatis kekuatan tawarnya ke penyuplai avtur lebih rendah dibandingkan pesaingnya,” urai Mahendra di Bandarlampung, Minggu, 26 Juli 2026.
Penjelasan Mahendra sejalan dengan kondisi internal perusahaan.
Direktur Utama TransNusa, Bayu Sutanto, sebelumnya sempat mengisyaratkan penyesuaian tarif belasan persen akibat gejolak harga bahan bakar global.
Beban pokok makin bertambah karena frekuensi jadwal terbang ke luar negeri dari Lampung baru dipatok dua kali sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.
Intensitas penerbangan yang minim berisiko mengerek beban operasional per penumpang menjadi lebih berat.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan maskapai mapan yang sudah mengantongi jam terbang tinggi serta tingkat keterisian kursi stabil, sehingga biaya bisa ditekan serendah mungkin.
Selain masalah bahan bakar, fase perintisan jalur udara baru turut memakan modal besar.
Pengeluaran pengurusan izin, kampanye pemasaran, hingga pelatihan awak kabin membebani neraca awal.
Terlebih, ongkos maskapai berbiaya rendah saat sekarang sudah menembus angka Rp600.000 per kursi untuk setiap jam terbang akibat tekanan pelemahan nilai tukar rupiah.
Tingginya harga jual kursi jelas menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, sebelumnya menargetkan akses udara antarnegara sanggup memberi dampak berupa kemudahan sekaligus tarif terjangkau bagi warga setempat.
Mahendra menegaskan, tarif yang ramah di kantong adalah penentu keberlanjutan sebuah rute penerbangan.
Apabila harga bertahan pada level tinggi, sepi peminat menjadi risiko nyata.
“Bila rute berakhir sepi karena tiket mahal, ancaman Bandara Radin Inten II kehilangan status internasionalnya ada di depan mata.
“Pemerintah daerah harus ambil bagian mendorong efisiensi atau mengevaluasi aturan tarif batas atas agar maskapai punya ruang napas.
“Tanpa gerak bersama, peresmian rute baru kelak sekadar perayaan tanpa dampak bagi mobilitas warga,” tutup Mahendra.
