Kirka – Pemerintah Provinsi Lampung bersiap menyudahi praktik perang harga yang kerap merugikan ratusan ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), otoritas daerah merangkul 484 ribu pelaku usaha lokal untuk bernaung di bawah satu payung jaringan pemasaran terpadu.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menempatkan koperasi bukan lagi sekadar tempat simpan pinjam warga, melainkan tameng pelindung ekonomi kerakyatan.
Kebijakan pemusatan produksi dan pemangkasan jalur distribusi tingkat tapak bahkan diproyeksikan sanggup mencetak perputaran uang di desa hingga menyentuh angka Rp50 triliun per tahun.
Langkah intervensi pasar bermula dari temuan lapangan mengenai banyaknya pedagang dan perajin kecil yang memproduksi barang sejenis lalu saling menjatuhkan harga jual.
Ketiadaan wadah distribusi yang kuat memaksa warga bertarung bebas memperebutkan konsumen, sebuah siklus yang justru berujung pada kerugian massal.
“Koperasi akan menjadi anchor yang mengintegrasikan produksi, pengemasan, pelatihan, hingga pemasaran sehingga UMKM tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” kata Gubernur Mirza, dikutip pada Rabu, 22 Juli 2026.
Fungsi KDKMP ikut diperluas untuk menyelamatkan nilai tambah sektor pertanian yang selama bertahun-tahun bocor ke luar daerah.
Sebagai lumbung pangan nasional, wilayah ujung Pulau Sumatera mencatatkan panen gabah 3,5 juta ton dan jagung 1,25 juta ton per tahun.
Volume panen melimpah faktanya belum mampu mempertebal kantong petani secara maksimal akibat panjangnya rantai pasok.
Sebagian besar hasil bumi masih dikirim mentah menuju industri pengolahan lintas provinsi.
Ongkos pengiriman muatan susut seperti ratusan ribu ton kandungan air pada jagung basah sepenuhnya membebani biaya pokok produksi di tingkat petani.
Menghentikan kerugian sistemik, Pemprov memacu hilirisasi komoditas lewat Program Desaku Maju.
Unit usaha produktif seperti mesin pengering (dryer), penggilingan padi, hingga pabrik pakan ternak dibangun tepat di jantung sentra pertanian untuk dikelola langsung oleh pengurus koperasi.
“Kita ingin nilai tambah berhenti di desa. Jagung tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi pakan.
“Gabah diproses menjadi beras di tempat, sehingga manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemangkasan alur logistik dimaksimalkan pula demi menekan harga kebutuhan pokok harian.
Rantai pasok yang ringkas memastikan ketersediaan minyak goreng, gula, dan gas LPG sampai ke tangan konsumen dengan banderol wajar merapat ke angka Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dampak perbaikan tata kelola ekonomi komoditas lokal mulai tergambar dari rentetan indikator daya beli masyarakat belakangan.
Penjualan kendaraan bermotor roda dua melonjak 20 persen, roda empat naik 40 persen, serapan alat mesin pertanian menanjak 43 persen, didampingi tingginya volume pengiriman barang via kantor pos.
Deretan angka pertumbuhan menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan akan langsung terdongkrak ketika hasil keringat warga dikelola secara mandiri di tanah kelahirannya.
