Kakanwil ATR BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar Apresiasi BPN Kota Depok

Penandatanganan zona integritas BPN Kota Depok
BPN Kota Depok kedepankan birokrasi bersih dari korupsi lewat zona integritas. Senin 26 Februari 2024.

KIRKA – Kakanwil ATR BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar Apresiasi BPN Kota Depok atas gagasan predikat zona integritas.

Deklarasi pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Baca juga: BPN Kota Depok

Yuniar Hikmat Ginanjar optimistis bahwa gerakan yang dilakukan BPN Kota Depok berhasil.

Gagasan tersebut merupakan langkah maju dalam menjaga integritas.

“Ini cara mengedepankan pelayanan dalam bidang pertanahan secara transparan dan berkeadilan,” kata dia, Senin 26 Februari 2024.

Baca juga: BPN Kota Depok Bikin Birokrasi Bersih Lewat Zona Integritas

“BPN Kota Depok salah satu etalase Kementerian ATR/BPN yang memiliki nuansa dan nilai lebih dibandingkan daerah lain,” kata dia.

Kanwil ATR/BPN Jawa Barat tentu akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya Kantor Pertanahan Kota Depok.

Ginanjar mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, khususnya Wali Kota, Wakil Wali beserta jajaran Forkopimda.

Mereka turut memberikan dukungan atas langkah perubahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Depok.

Baca juga: Mau Urus Sertifikat Tanah di Hari Libur? Manfaatkan Saja Program Pelataran BPN Kota Depok

“Dukungan ini merupakan semangat bagi kami, dan yakinlah kebaikan akan menemukan jalannya sendiri,” kata Ginanjar dalam sambutan deklarasi zona integritas yang disampaikan secara virtual.

Dengan pencanangan zona integritas, BPN Kota Depok memastikan layanan pertanahan dilakukan secara transparan dan berkeadilan, terutama dari sisi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: BPN Kota Depok Sabet 3 Penghargaan Bergengsi

“Predikat memang penting, tapi jauh lebih utama adalah pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Depok harus dipastikan sesuai dengan aturan tanpa ada pungutan-pungutan biaya yang tidak sesuai, baik dari sisi persyaratan, dan terpenting bisa diakses secara langsung oleh masyarakat,” pintanya.

Ginanjar juga berpesan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok untuk tetap semangat. Semangat sebagai insan Kementerian ATR/BPN yang selalu ditanamkan sikap dan sifat teguh terhadap aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

“Sekali lagi saya menghaturkan terima kasih untuk semua pihak. Saya pun dalam waktu dekat ingin bersilaturahmi dengan teman-teman di BPN Kota Depok, guna menguatkan posisi dan langkah yang dilakukan,” tegas Ginanjar.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengatakan deklarasi zona integritas sejalan dengan target Kementerian ATR/BPN tahun 2024 untuk memperoleh 100 satuan kerja yang meraih predikat WBK/WBBM.

Baca juga: BPN Kota Depok Paparkan Target Pengadaan Tanah Jalan Tol 2024

Deklarasi zona integritas ini, merupakan langkah awal komitmen bersama Kantor Pertanahan Kota Depok untuk bergerak mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima.

“Komitmen ini tentunya harus dilaksanakan secara serius, komprehensif, bertahap dan harus memiliki progres. Pembangunan zona integritas ini adalah suatu keniscayaan sehingga cepat ataupun lambat harus dilaksanakan,” tegas Indra Gunawan, dalam sambutannya.

Dari masa ke masa, sambung Indra, kualitas pelayanan publik selalu diupayakan untuk dibenahi dan diperbaiki dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang semakin beragam sesuai dinamika dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah.

“Maka, pelayanan prima harus diterapkan, mulai dari garda terdepan yang berhadapan langsung dengan publik hingga ke level manajerial,” jelasnya.

Baca juga: Penanganan Sengketa BPN Kota Depok di Atas Target Nasional

Ditambahkan Indra, keberhasilan dalam pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu pada unit organisasi yang semuanya akan berdampak dan relevan dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas organisasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Pastinya, kata dia, langkah reformasi birokrasi ini dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap, yang diharapkan mampu membentuk perilaku dan karakter aparatur birokrasi secara individu maupun kelembagaan sehingga dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga: BPN Kota Depok Ungkap Serapan Anggaran 2023, Ini Rinciannya

“Oleh karena itu, diharapkan setiap aparatur memiliki integritas dan kualitas kinerja yang baik serta berorientasi pada pelayanan prima,” tegasnya.

Untuk diketahui, hadir dalam pencanangan zona integritas, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Kepala Kejaksaan Negeri Depok Silvia Desty Rosalina, Ketua DPRD Depok Tengku Muhammad Yusufsyah Putra, Komandan Kodim 0508/Depok Letkol Inf Iman Widhiarto, Wakapolres Depok AKBP Eko Wahyu Fredian, serta para tamu dan pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok. (ful/ind)