Kirka – Gaya baru sejumlah kepala daerah memindahkan arena pelantikan pejabat dari gedung mewah ke ruang terbuka belakangan selalu mengundang sorotan.
Pemilihan lokasi unik seperti alam bebas hingga kolong jembatan layang memunculkan tanda tanya mendasar mengenai motif di baliknya, murni demi penghematan uang negara atau sebatas panggung politik semata.
Eksponen 98, Mahendra Utama, menilai manuver para pemimpin daerah merombak gaya seremonial memang berpotensi memangkas biaya secara signifikan.
Walau begitu, penghematan fiskal wajib dibarengi lonjakan performa kerja birokrasi agar rekayasa lokasi tidak berujung menjadi bumbu pencitraan belaka.
“Secara logika keuangan, memindahkan prosesi pengambilan sumpah ke alam terbuka pastinya sangat menekan anggaran.
“Tidak ada lagi pos pengeluaran untuk sewa aula, sewa dekorasi mewah, sampai operasional pendingin ruangan,” tegas Mahendra di Bandarlampung, Kamis, 6 Agustus 2026.
Sebagai bukti, Mahendra membenarkan klaim Kepala BKPSDM Pulang Pisau, Hendra, yang menyebut pemangkasan ongkos acara luar gedung bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Langkah pemotongan biaya seremonial sangat sejalan dengan nafas kebijakan efisiensi berskala nasional.
Sayangnya, klaim angka penghematan kerap berjalan tanpa dibarengi transparansi maksimal.
Publik berhak mendesak pemerintah daerah membuka rincian pengeluaran konsumsi hingga ongkos dokumentasi acara.
Niat baik berhemat justru berisiko melahirkan kecurigaan massal apabila penyelenggara negara mengabaikan unsur akuntabilitas.
Bahaya lain yang mengintai dari tren seremonial luar ruang adalah ancaman jebakan populisme semu.
Mahendra mengingatkan, agenda unik berpotensi merosot sebatas ajang pamer foto apabila abai melahirkan kebijakan pro rakyat.
Tidak sedikit pengamat sosial menyoroti fenomena mutasi besar-besaran lebih condong sebagai arena konsolidasi kekuatan politik lokal ketimbang murni agenda reformasi birokrasi.
Tengok saja realitas di Kabupaten Lampung Selatan.
Hampir seluruh aparatur yang baru saja dilantik ternyata sudah lebih dulu bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
“Rotasi di sana lebih menyerupai upaya pengesahan status administratif biasa, bukan wujud pergantian formasi secara radikal untuk menggenjot mutu instansi pemerintah,” beber Mahendra.
Walau sarat potensi gimmick, pemindahan arena sumpah jabatan tetap patut diakui membawa sinyal positif bagi perwajahan birokrasi.
Aksi turun langsung ke ruang publik ampuh meruntuhkan sekat eksklusivitas aparatur sipil dengan warga biasa.
Pendekatan membaur sangat relevan dengan gagasan Bupati Tegal yang berupaya menjembatani jurang panjang antara kakunya birokrasi formal dan denyut nadi kehidupan akar rumput.
Aparatur negara di era modern dituntut untuk tampil adaptif serta terbuka.
Senada dengan sikap Bupati Egi, Mahendra sepakat bahwa pemerintah wajib berjalan beriringan bersama warga, menyelami kemampuan ekonomi serta kebutuhan riil masyarakat sebelum mengetuk palu keputusan.
Keberhasilan manuver kepala daerah merombak gaya pelantikan mutlak diukur lewat lonjakan mutu pelayanan.
Mengutip penegasan Bupati Kuningan, Mahendra mengingatkan kembali bahwa rekam jejak abdi negara sama sekali tidak ditentukan oleh jabatan yang disandang, melainkan lewat warisan karya nyata bagi publik.
“Seremonial di luar gedung barulah sebatas pintu masuk, wujud kerja nyata melayani masyarakatlah yang menjadi pembuktian sebenarnya,” pungkas Mahendra.
