Kirka – Fenomena kepala daerah melantik jajarannya di lokasi tak lazim belakangan makin marak terjadi.
Mulai dari kolong jalan layang, pasar tradisional, hingga tempat pembuangan akhir (TPA) sampah kini beralih fungsi menjadi arena sumpah jabatan.
Eksponen 98, Mahendra Utama, menilai gaya kepemimpinan merakyat merupakan langkah konkret membongkar batas antara penguasa dan warganya.
Pemandangan mencolok baru saja terekam di Kabupaten Lampung Selatan.
Bupati Radityo Egi Pratama mengambil sumpah 12 pejabat pimpinan tinggi pratama tepat di bawah Underpass Flyover Pasar Natar pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Alih-alih di ruang sidang ber-AC, prosesi sakral abdi negara justru diiringi bising kendaraan dan derap langkah pedagang.
Langkah radikal sang bupati bukan tanpa alasan. Di hadapan jajaran pemerintahannya, Radityo menegaskan kedudukan birokrat bukanlah sekadar ajang unjuk status atau kebanggaan semata.
“Saya tidak ingin prosesi pelantikan hanya menjadi apresiasi. Harus ada tanggung jawab yang lahir. Pejabat wajib melihat langsung kondisi riil masyarakat di lapangan,” tegas Radityo.
Ia bahkan membandingkan kepastian gaji bulanan aparatur sipil negara dengan nasib pedagang kecil yang pemasukannya serba tak pasti.
Pesannya gamblang, amanah kekuasaan bisa dicabut kapan saja jika kinerja melorot.
Gebrakan serupa rupanya juga diterapkan beberapa pimpinan daerah lain.
Di Jawa Tengah, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengukuhkan 400 pegawai di ruas jalan Pagerbarang-Jatibarang.
Keputusan memindahkan lokasi pelantikan diambil guna menegaskan prinsip pelayanan tanpa batas birokrasi.
Kondisi lebih ekstrem terlihat di Belitung Timur. Bupati Kamarudin Muten sengaja memilih TPA Trafo Mayang saat melantik 23 aparaturnya.
Tujuannya satu, agar para pimpinan dinas langsung menghirup aroma masalah tata kota yang sebenarnya.
Beda lagi dengan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, ia membawa anak buahnya ke basecamp pendakian Gunung Ciremai sebagai gambaran beratnya mendaki tantangan pelayanan publik.
Melihat fenomena pergeseran lokasi seremonial pemerintahan, Mahendra Utama punya pandangan tersendiri.
Menurutnya, kepala daerah sedang memproduksi makna baru tentang relasi kekuasaan, bukan sekadar mencari panggung politik instan.
“Lewat kacamata interaksionisme simbolik, ruang publik sengaja dipakai jadi medium komunikasi.
“Ketika bawahan diajak mencium bau tumpukan sampah atau melihat peluh pedagang, ada pengalaman indrawi yang dipaksa bekerja.
“Praktik langsung di lapangan otomatis membentuk kesadaran kolektif aparatur,” urai Mahendra, Kamis, 6 Agustus 2026.
Secara politis, strategi turun ke akar rumput membuahkan empati sekaligus legitimasi populis.
Para bupati secara otomatis meraup citra membumi di mata konstituennya.
“Pesan utamanya sangat tajam. Kekuasaan murni jalur pengabdian.
“Pola ritual di ruang terbuka pelan-pelan merintis budaya baru, yakni mencetak identitas pelayan masyarakat sejati,” pungkasnya.
