Kirka – Tersumbatnya urat nadi logistik global di Selat Hormuz akibat konflik Israel-Amerika Serikat kontra Iran memaksa harga minyak mentah Brent melonjak menembus level psikologis US$100 per barel.
Kepanikan pun menjalar ke Asia, mendesak sejumlah negara ASEAN mengambil langkah darurat mempekerjakan pegawainya dari rumah (WFH) demi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Di tengah tren kepanikan regional tersebut, Indonesia bermanuver ke arah yang berbeda.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Eksponen 98, Mahendra Utama, menilai strategi pemerintah merespons krisis ini lewat percepatan konversi kendaraan berbasis BBM ke listrik serta transisi menuju kompor induksi merupakan langkah yang jauh lebih taktis dan berjangka panjang.
“Kebijakan WFH itu rasional, tapi sifatnya sekadar obat pereda nyeri jangka pendek saat harga minyak menyengat.
“Kita tidak bisa membiarkannya permanen karena roda ekonomi dan produktivitas industri pasti lumpuh,” ujar Mahendra, Rabu, 11 Maret 2026.
Bedah Struktural
Menurut Mahendra, inisiatif Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas percepatan konversi energi ibarat sebuah operasi bedah struktural yang menyasar akar masalah.
Kalkulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dasar menunjukkan, peralihan menuju kendaraan listrik sanggup memangkas konsumsi hingga 10 barel BBM atau setara 15 barel minyak mentah per tahun untuk setiap unitnya.
“Bila 120 juta sepeda motor di tanah air dikonversi secara bertahap, dampaknya adalah pemangkasan ketergantungan impor minyak secara fundamental, kumulatif, dan permanen.
“Ini bukan sekadar menunda masalah seperti esensi WFH,” urainya.
Menambal Celah
Lebih dalam, tokoh asal Lampung ini menyoroti titik lemah tata kelola energi nasional yang selama ini terlalu inward looking alias berorientasi domestik.
Akibatnya, muncul celah (missing link) antara kebijakan ketahanan energi dengan diplomasi politik luar negeri.
Krisis Timur Tengah hari ini, lanjutnya, menyingkap realitas pahit tersebut.
Mengingat sekitar 87 persen minyak mentah dan 86 persen LNG tujuan Asia harus transit melalui Selat Hormuz, Indonesia kerap terpojok sekadar menjadi price taker atau penerima harga di pasar global.
“Presiden sepertinya sangat menyadari kerentanan ini. Instruksi untuk mengebut riset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt berikut program konversinya adalah wujud konkret membangun benteng pertahanan energi agar kita tidak mudah didikte keadaan,” tegas Mahendra.
Beban Subsidi dan Efisiensi Fiskal
Dari kacamata fiskal, elektrifikasi dinilai sangat logis untuk menyelamatkan postur anggaran negara dari beban triliunan rupiah subsidi BBM dan LPG yang seringkali salah sasaran.
Mahendra mencontohkan, proyek percontohan kompor listrik di Denpasar dan Solo membuktikan bahwa negara bisa menghemat Rp10,21 triliun tiap tahunnya apabila 15,3 juta pengguna LPG 3 kilogram beralih menggunakan kompor induksi.
Ia pun menepis kritik dari sebagian kalangan parlemen yang sempat menganggap program ini sebagai dalih kepanikan mengatasi kelebihan pasokan (oversupply) PLN.
Menurutnya, pandangan tersebut terlampau sempit.
“Lewat konversi, kita mengganti komoditas impor yang harganya fluktuatif dengan pasokan setrum dari sumber domestik mulai dari batubara, panas bumi, hingga surya yang harganya jauh lebih stabil dan terkendali,” tambahnya.
Tidak Perlu Mengekor
Menyikapi manuver Singapura, Thailand, maupun Malaysia yang latah menerapkan WFH selektif, Indonesia dipandang tidak perlu ikut-ikutan.
Sebagai satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara yang ditopang cadangan energi fosil signifikan serta potensi energi terbarukan raksasa, ruang manuver Jakarta jauh lebih lapang.
“WFH silakan saja dijadikan instrumen tambahan untuk meredam lonjakan konsumsi sementara.
“Namun jika bicara prioritas, konversi struktural adalah jalan keluar yang visioner.
“WFH sekadar memaksa kita berhenti sejenak di tengah jalan, sementara konversi mengubah arah laju bangsa ini menuju rute yang aman dari guncangan global,” pungkas Mahendra.
