Blunder Presiden Prabowo: Strategi Populis atau Kesalahan Komunikasi?

Blunder Presiden Prabowo: Strategi Populis atau Kesalahan Komunikasi?
Eksponen 98 Mahendra Utama menanggapi gaya komunikasi dan manuver politik Presiden Prabowo Subianto di ruang publik. Foto: Arsip pribadi/Kirka

Kirka – Gelombang kritik terus mengalir menyasar rentetan pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagian kalangan menilai gaya bicara kepala negara sebagai bentuk kelemahan komunikasi tingkat tinggi.

Berbeda pandangan, Eksponen 98 Mahendra Utama justru membaca fenomena kegaduhan bahasa sang pemimpin sebagai langkah populis yang terukur.

Publik mencatat sejumlah lontaran presiden yang memanaskan ruang diskusi.

Mulai dari penyebutan upah pengupas bawang Rp700 ribu per kilogram, pelabelan “Londo Ireng” bagi pekerja LSM dan jurnalis, sampai ucapan “ndasmu” di depan forum petani.

Lembaga riset LAB45 bahkan merekam setidaknya 151 dugaan miskomunikasi sepanjang satu tahun roda pemerintahan berjalan.

Bagi Mahendra, keriuhan publik bukan kebetulan semata. Ada pola terencana di balik sikap spontanitas kepala negara.

“Setiap pernyataan kontroversial Prabowo langsung menjadi perbincangan nasional, baik di media sosial maupun ruang publik.

“Urusan upah pengupas bawang, misalnya, melahirkan perdebatan lintas kelas, mulai dari kelompok buruh sampai kalangan akademisi,” kata Mahendra, Senin, 17 Agustus 2026.

Target utamanya, menurut Mahendra, adalah penciptaan diskursus pada level akar rumput.

Pemimpin populis selalu membutuhkan panggung atensi.

Ketika rakyat berdebat, membicarakan, atau merespons dengan lelucon, nama tokoh utama otomatis terus mendominasi ruang dengar publik.

Gaya bahasa tanpa tedeng aling-aling ternyata sejalan dengan konsep personality politics.

Pakar komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Ambang Priyonggo, sempat menyamakan pendekatan lugas presiden dengan model kampanye Donald Trump.

Pola penyederhanaan masalah politik sering kali menomorduakan konsistensi logika, tapi sangat efektif menembus sekat psikologis pemilih menengah ke bawah melalui ikatan emosi komunal.

Lebih jauh, ilmuwan politik Edward Aspinall sejak 2015 silam telah memetakan karakter Prabowo sebagai sosok “populis oligarkis”.

Gaya retorikanya gemar membenturkan kelas elite melawan rakyat kecil.

Lewat narasi polarisasi, ikatan emosional bersama barisan pendukung justru semakin menguat, terlepas dari latar belakang sang tokoh yang lekat dengan lingkar kekuasaan.

Mahendra menambahkan, praktik penguasaan agenda (agenda setting) gagasan ilmuwan McCombs dan Shaw terbukti berjalan sempurna.

Media massa beserta warganet secara alamiah selalu mengejar isu bernuansa sensasi.

“Kalau tujuan akhirnya penguasaan agenda, blunder komunikasi bekerja sangat efektif. Nama beliau hadir di semua layar gawai, mendominasi semua grup diskusi warga,” urainya membedah manuver sang presiden.

Walau terbilang ampuh menjaga popularitas, pendekatan serba menabrak batas tetap mengundang risiko serius.

Guru Besar Ilmu Komunikasi LSPR, Lely Arriannie Napitupulu, sempat mengingatkan bahaya sikap disonansi kognitif.

Ucapan yang berlawanan dengan realitas sosial bisa dianggap tuna empati, berujung pada merosotnya kepercayaan publik hingga melahirkan sikap apatis.

Menjawab kekhawatiran terkikisnya wibawa pemerintah, Mahendra mengajak publik melihat sisi kerja riil di luar panggung pidato.

Ia meyakinkan bahwa mesin birokrasi di bawah kendali Prabowo terus berputar menjaga stabilitas pasokan bahan pokok serta menekan biaya pendidikan.

Proteksi sumber daya alam dari dominasi asing hingga modernisasi kekuatan militer juga berjalan senyap tanpa banyak publikasi.

“Di tengah ketidakpastian iklim global yang tidak tahu kapan berakhirnya, bangsa kita hari ini butuh sosok pemimpin seperti Prabowo,” tutup Mahendra.