KIRKA – Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Darmawan Purba, menilai aksi peretasan data yang dilakukan hacker Bjorka didukung netizen karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah saat ini.
“Publik menilai banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” kata dia di Bandar Lampung, Selasa, 13 September 2022.
Baca Juga: Subdomain OPD Pemkot Bandar Lampung Sempat Tidak Bisa Diakses
Seperti kenaikan harga BBM bersubsidi, perlindungan ketenagakerjaan, wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu, pembangunan ibukota Nusantara, dan harga minyak goreng.
“Bjorka menyasar data pejabat dari kelompok penguasa agar mendapatkan perhatian luas dari publik,” ujar dia.
Menurut Darmawan Purba, data pribadi pejabat yang terpublikasi kepada masyarakat menjadi semacam warning bagi pemerintah.
Dalam sebulan terakhir, sejak 20 Agustus 2022, Bjorka telah meretas data pelanggan Indihome, data registrasi SIM Card, data KPU RI, surat dan dokumen Presiden RI, hingga data privasi sejumlah pejabat negara.
Hacker Bjorka yang belum diketahui asal-usulnya ini menjual data-data tersebut di Breached Forums, breached.to.
“Hacker Bjorka didukung netizen karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memiliki keahlian IT.”
Darmawan Purba menjelaskan dalam konteks hubungan penguasa dengan civil society, dijembatani oleh lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan kewenangan terhadap aspirasi masyarakat.
“Pada kondisi tertentu publik menemui jalan buntu untuk memperjuangkan aspirasi, dan mengkritisi pemerintahan,” kata dia.
Sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan mendapatkan ruang terhadap kelemahan dalam praktik yang dilakukan pemerintah melalui tindakan hacker Bjorka.
“Dalam kesempatan yang sama, ada kelompok tertentu yang memiliki keahlian IT, bisa memberikan tekanan bagi pemerintah,” pungkas dia.
Bjorka didukung netizen karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah dan pendukungnya setelah mempublikasikan aksi peretasannya di akun miliknya Twitter @bjorkanism yang kini telah ditangguhkan.
Sejauh ini, peretasan data pribadi telah menyasar Presiden RI Joko Widodo, Pegiat Media Sosial Denny Siregar, Menteri BUMN Erick Thohir.
Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani, Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel A Pangarepan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
