Kirka – Ongkos hidup di ujung Pulau Sumatera rupanya masih menjadi beban berat bagi warganya.
Sepanjang tahun 2025, setiap penduduk rata-rata harus menghabiskan uang Rp1.239.613 per bulan sekadar demi menyambung hidup.
Menariknya, rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), yang dilansir pada Senin, 27 Juli 2026, mengungkap satu kenyataan pahit.
Yakni, putaran uang senilai satu koma dua juta rupiah lebih belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan wilayah berjuluk Sai Bumi Ruwa Jurai.
Mengapa demikian? Jawabannya ada pada piring makan.
Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional membeberkan fakta bahwa mayoritas pendapatan masyarakat ludes di dapur.
Rata-rata individu terpaksa, mengalokasikan Rp663.740 atau sekitar 53,54 persen dari pengeluaran bulanan murni untuk membeli bahan pangan.
Alokasi belanja menyisakan porsi yang jauh lebih kecil, yakni Rp575.873, guna menambal kebutuhan dasar lainnya di luar urusan perut, mulai dari membayar tagihan listrik, bensin, hingga ongkos pendidikan anak.
Kondisi dompet yang terkuras habis ke meja makan langsung membunyikan alarm bagi pergerakan ekonomi lokal.
Dalam ilmu sosiologi ekonomi, besarnya porsi belanja pangan menjadi indikator utama kerentanan finansial kerap dipahami luas lewat prinsip Hukum Engel.
Logikanya sangat sederhana, saat masyarakat sibuk memutar otak memastikan dapur tetap mengepul, kemampuan mengalihkan dana menuju pos tabungan, asuransi kesehatan, maupun jaminan hari tua otomatis tersendat. Ruang gerak kemandirian finansial menjadi amat sempit.
Rentetan angka satistik bermuara pada kesimpulan rekapitulasi yang kurang sedap dipandang.
Rendahnya perputaran uang per kapita membawa Lampung tercecer di dasar klasemen.
Menduduki urutan kesepuluh, wilayah gerbang Sumatera resmi menjadi juru kunci di pulaunya sendiri.
Pemandangan serupa tersaji pada skala nasional, tatkala provinsi beribu kota di Bandarlampung terjerembab pada peringkat ke-35 dari total 37 provinsi se-Indonesia.
Bila membedah rekam jejak dua periode terakhir, sebenarnya ada sedikit pergerakan angka.
Beban belanja per kapita bertambah Rp38.140, merekam pertumbuhan 3,17 persen ketimbang rapor 2024 yang saat itu terhenti di angka Rp1.201.473.
Alokasi konsumsi dapur pun sejatinya mengalami tren penyusutan tipis dari tahun sebelumnya yang sempat menyentuh 54,68 persen.
Pergeseran poin presentasi seakan memberi sedikit celah nafas bagi naiknya tren belanja barang non makanan.
Namun, tambahan nominal puluhan ribu rupiah belum sepenuhnya mengobati akar persoalan.
Selama separuh lebih uang warga masih disandera oleh harga sembako dan mahalnya kebutuhan pokok harian, impian melihat masyarakat melesat keluar dari zona bawah deretan kemiskinan nasional agaknya masih membutuhkan jalan panjang nan terjal.
