KIRKA – Mencuatnya wacana Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan dana pinjaman untuk peningkatan infrastruktur mendapat dukungan dari banyak pihak.
Jika sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Fraksi Golongan Karya dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendukung wacana tersebut.
Kali ini Pengamat Kebijakan Publik Unila Dedy Hermawan mengungkapkan dukungan untuk merealisasikan wacana tersebut.
Dukungan ini disampaikannya asalkan peruntukan dana tersebut bisa langsung meningkatkan ekonomi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.
“Sah saja melakukan pinjaman, asalkan peruntukkannya untuk infrastruktur yang memberi dampak langsung peningkatan ekonomi masyarakat,” kata dia, Kamis 17 Juni 2021.
Selain itu, ia juga meminta semua pihak agar bisa bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran.
Dengan begitu, kata dia bisa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, dan tidak jadi ajang “bancakan” korupsi.
“Sangat disarankan APH untuk mengawasi pengelolaan pinjaman untuk infrastruktur ini.
karena salah satu sasaran korupsi itu di pengadaan infrastruktur. Apalagi ini hutang yang mana pembayarannya menggunakan dana APBD juga,” tegas Dedy Hermawan.
