Menu
Precision, Actual & Factual

9 Juni 2021. Kadis Pendidikan Tulangbawang Nassarudin akan Sidang Perdana Dugaan Korupsi DAK

  • Bagikan
Tangkapan Layar SIPP PN Tanjungkarang Terkait Jadwal Perkara Dugaan Korupsi DAK Disdik Tulangbawang Tahun Anggaran 2019, Atas Nama Terdakwa Nassarudin (Kadisdik Tuba 2019) Dan Guntur Abdul Nasser (Manejer Koperasi BMW). Foto Eka Putra

KIRKA.COKejaksaan Negeri Tulangbawang telah melimpahkan berkas perkara dugaan Korupsi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang tahun 2019 pada Rabu 02 Juni 2021 kemarin, dan akan sidang perdana Rabu pekan depan 9 Juni 2021.

Persidangan perdana perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dana Alokasi Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang tahun Anggaran 2019, dijadwalkan Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan dakwaan kedua terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang.

Dua terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi ini diantaranya atas nama Nassarudin yang berstatus selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulangbawang tahun 2019, serta Guntur Abdul Nasser yang berstatus selaku Manajer Koperasi Kependidikan BMW.

“Berkas perkara dugaan korupsi DAK 2019 pada Dinas Pendidikan Tulangbawang telah kami limpahkan ke PN Tanjungkarang Rabu kemarin, dan dijadwalkan akan digelar Rabu 9 Juni 2021,” ujar Kasi Intelijen Kejari Tulangbawang, Leonardo Adiguna.

Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Tanjungkarang, tercatat kedua terdakwa didakwa dengan tiga dakwaan yakni kesatu dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dan Subsidair Pasal 3, atau kedua didakwa dengan Pasal 12 huruf (f) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

Atau ketiga dengan dakwaan Pasal 12 huruf (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

  • Bagikan