Kirka – Era percepatan infrastruktur nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto membawa angin segar bagi pengembangan Trans Sumatera Railway.
Di tengah target penambahan ribuan kilometer rel kereta api, sebuah cetak biru muncul dari Provinsi Lampung untuk mewujudkan konektivitas holistik menyambut Indonesia Emas 2045.
Pemerhati Pembangunan asal Bandarlampung, Mahendra Utama, memaparkan gagasan besar bertajuk “Visi Jaringan Kereta Api Lampung 2045”.
Konsep ini menitikberatkan pada integrasi transportasi massal yang menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, pusat pendidikan, hingga bandara internasional.
“Bayangkan sebuah jaringan rel yang langsung menghubungkan Pelabuhan Bakauheni ke kawasan industri Lematang melalui stasiun Kalianda dan Sidomulyo.
“Jalur ini kemudian terintegrasi ke Stasiun Panjang dan rel eksisting yang sudah ada,” ujar Mahendra di Bandarlampung, Jumat, 27 Februari 2026.
Dalam visinya, Mahendra menyoroti urgensi modernisasi Stasiun Tanjungkarang.
Stasiun itu tidak hanya diproyeksikan sebagai hub utama penumpang dan barang, tetapi juga menjadi titik awal jalur Kereta Rel Listrik (KRL) yang membentang hingga Stasiun Branti, tepat di depan Bandara Radin Inten II.
Kehadiran KRL dinilai sangat strategis untuk mempermudah akses warga ke bandara, sekaligus menjawab kebutuhan mobilitas mahasiswa Universitas Lampung (Unila) dan perguruan tinggi lain di kawasan padat Kedaton hingga Rajabasa.
Super-Hub Sumatera Bagian Selatan
Lebih jauh, Mahendra menggagas transformasi Stasiun Branti menjadi super-hub multi-moda.
Stasiun nantinya akan melayani percabangan jalur ke arah barat (Gedongtataan – Pringsewu – Kota Agung – Krui hingga Bengkulu), serta jalur utara (Menggala – Mesuji – OKI hingga Kertapati, Palembang).
“Visi tersebut akan menciptakan multi-modal transport hub yang menyatukan Pelabuhan Bakauheni dan Panjang, kawasan industri, dan bandara.
“Ini akan mengubah wajah Lampung dari sekadar pintu gerbang, menjadi pusat logistik dan ekonomi utama di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel),” jelasnya.
Kebutuhan Investasi dan Groundbreaking 2035
Terkait kelayakan finansial, Mahendra memproyeksikan kebutuhan investasi yang tidak sedikit.
Dengan estimasi panjang rel baru dan upgrade mencapai 500-700 kilometer, biaya konstruksi diperkirakan menyentuh angka Rp30 hingga 50 triliun.
Angkanya mencakup pembangunan rel (rata-rata Rp40 miliar per km), modernisasi stasiun, serta integrasi sarana BUMN seperti KAI, Pelindo, ASDP, dan Angkasa Pura.
“Jika mengacu pada data proyek strategis nasional, investasi sebesar itu sangat masuk akal dan selaras dengan prioritas ekspansi Trans Sumatera.
“Kita menargetkan proyek ini sudah bisa groundbreaking pada 2035 melalui skema pendanaan pemerintah pusat via Danantara dan konsorsium BUMN,” papar Mahendra.
Efek Ganda
Dari kacamata ekonomi, investasi masif ini diyakini akan memicu multiplier effect (efek ganda) yang luar biasa.
Mengutip teori growth pole dari ekonom François Perroux, Mahendra menegaskan bahwa investasi di titik strategis seperti Branti dan Lematang akan memicu pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan menekan biaya logistik hingga 30-50 persen.
“Dampaknya sangat nyata. Ekspor komoditas unggulan Lampung seperti kopi, kakao, dan nanas akan lebih efisien.
“PDRB Lampung berpotensi naik 2-4 persen per tahun pasca-operasional, serupa dengan efek kereta cepat di Jawa Barat,” tambahnya.
Selain itu, sistem juga akan mengurai kemacetan akut di Kota Bandarlampung dan memfasilitasi pertumbuhan penduduk di kawasan industri baru.
Tantangan
Meski menjanjikan potensi ekonomi raksasa, Mahendra tidak menampik adanya tantangan krusial.
Ia mengingatkan bahwa pembebasan lahan yang masif kerap berisiko menimbulkan konflik sosial.
Selain itu, aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian utama.
“Ekspansi jalur ke arah Krui dan Kaur berisiko memicu deforestasi, sehingga butuh AMDAL yang sangat ketat.
Selain itu, kepastian demand ridership (tingkat keterisian penumpang) juga harus dikaji mendalam agar proyek ini tidak membebani APBN,” tegasnya.
Terakhir, Mahendra mendorong agar ide ini segera diakomodir oleh pemerintah daerah dan pusat.
“Ide ini layak didorong sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Lampung 2045.
“Butuh feasibility study yang komprehensif dan komitmen politik yang kuat agar Lampung tidak lagi menjadi wilayah pinggiran, melainkan gerbang ekonomi yang sangat kompetitif,” pungkasnya.
