Kirka – Birokrasi yang kaku dan lamban seolah tak lagi mendapat tempat di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan.
Belakangan, denyut pembangunan di dua wilayah ini terasa berdetak jauh lebih kencang, memberikan sensasi baru bagi masyarakat yang selama ini haus akan perubahan nyata dan cepat.
Aktor utama di balik akselerasi ini adalah dua kepala daerah yang terbilang muda, Ela Siti Nuryamah di Lampung Timur dan Radityo Egi Pratama di Lampung Selatan.
Manuver mereka memantik perhatian, lantaran berani mengambil rute kebijakan yang bertolak belakang dengan para pendahulunya.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut fenomena birokrasi sat set di kedua kabupaten itu bukanlah kebetulan.
Menurutnya, ini adalah buah dari keberanian memutus paradigma lama pemerintahan daerah.
“Seorang kepala daerah itu bukan sekadar tukang stempel administratif, melainkan motor penggerak.
“Ela dan Egi membuktikan bahwa kebuntuan pembangunan bisa dipecah jika pendekatannya tepat sasaran, satu fokus menggempur dari bawah (bottom up), yang lain mengebut akselerasi layanan dasar,” urai Mahendra, Rabu, 4 Maret 2026.
Ela Nuryamah
Di wilayah timur, Ela Siti Nuryamah memilih rute membumi yang jarang diseriusi secara tuntas oleh bupati-bupati sebelumnya.
Alih-alih merancang megaproyek di pusat kabupaten, ia memusatkan energi di dusun-dusun.
Mahendra menilai, strategi Ela adalah antitesis dari gaya kepemimpinan elitis dan Jawa sentris yang selama ini membuat Lampung Timur jalan di tempat.
Fakta di lapangan memang mendesak, data BPS per Maret 2024 mencatat angka kemiskinan di daerah ini menyentuh 13,19 persen, tertinggi kedua di Lampung dan masuk kantong kemiskinan ekstrem.
“Ela paham betul akar masalahnya. Dia membalikkan logika elitis menjadi populis.
“Prioritasnya langsung menukik ke infrastruktur desa yang selama ini terabaikan,” jelas Mahendra.
Langkah sigap terlihat bukan dari pidato, melainkan eksekusi.
Saat menemukan jalan rusak parah sepanjang 1.850 meter di Desa Gunung Pasir Jaya yang menjadi urat nadi mobilitas warga, perbaikan langsung digeber.
Tak hanya itu, penyaluran Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa yang kerap mandek kini direalisasikan, disusul layanan jemput bola e-KTP di lima kecamatan.
Bagi Mahendra, gebrakan tersebut menjadi kontras yang tajam jika disandingkan dengan era Dawam Rahardjo atau Zaiful Bokhari.
Pada masa itu, birokrasi kerap dikritik gagap mengatasi kemiskinan, bahkan tingkat kepuasan publik sempat terperosok di angka 55,70 persen.
“Ela hadir menyentuh kebutuhan akar rumput secara langsung, mengembalikan trust masyarakat yang sempat luntur,” tegasnya.
Egi dan Rekor Kemantapan Jalan
Bergeser ke selatan, Radityo Egi Pratama mengadopsi taktik yang lebih pragmatis namun terukur.
Jika pendahulunya, Nanang Ermanto, kerap disorot lewat deretan trofi opini WTP di bidang tata kelola keuangan, Egi memilih menyuguhkan hasil fisik yang langsung terasa di bawah ban kendaraan warga.
Hanya dalam sembilan bulan menjabat, Pemkab Lampung Selatan sukses menyulap 72,258 kilometer jalan kabupaten di 53 ruas yang tersebar di 17 kecamatan.
Hasilnya signifikan, kemantapan jalan yang tadinya terseok di angka 54,97 persen pada 2024, kini melompat ke 60,96 persen di 2025.
“Egi ini tipikal eksekutor. Dia fokus pada hal kasatmata yang menjadi urat nadi ekonomi,” puji Mahendra.
“Yang menarik, dia tidak cuma jago kandang. Egi cerdik menarik sinergi program nasional ke daerahnya, seperti kecepatan membereskan aset lahan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” tambahnya.
Laju pembangunan fisik itu nyatanya tidak mengorbankan sektor sosial.
Di bawah komando Egi, prevalensi stunting di Lampung Selatan sukses ditekan hingga 10,4 persen, menjadikannya rekor terendah se-Provinsi Lampung.
Memotong Kompas Kelambanan
Pada akhirnya, Mahendra menyimpulkan bahwa meski Ela dan Egi menawarkan dua racikan strategi yang berbeda, muaranya tetap sama, kepuasan publik lewat respons cepat.
Ela mendobrak kemiskinan dengan turun ke desa, sementara Egi mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar melalui akselerasi jalan.
“Dulu masyarakat kerap dipusingkan dengan pembangunan yang lamban dan terlalu birokratis. Sekarang, dua bupati muda ini memotong kompas kelambanan itu.
“Cepat melihat celah masalah, cepat ambil keputusan, dan cepat eksekusi di lapangan. Ini standar baru kepemimpinan di Lampung,” tutup Mahendra.
