KIRKA – Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyatakan dukungan terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi.
“Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi,” ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (13/12).
Usulan Pemilihan Gubernur oleh DPRD
Gus Jazil menegaskan bahwa wacana perbaikan sistem politik ini sejalan dengan sikap Fraksi PKB yang telah lama mengusulkan perubahan serupa. Salah satu usulannya adalah agar pemilihan gubernur dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
“Otonomi daerah sejatinya ada di kabupaten/kota, sedangkan gubernur lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi. Pemilihan gubernur oleh DPRD bisa menekan biaya politik yang sangat tinggi,” jelasnya.
Pemisahan Pemilu Legislatif dan Eksekutif
PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Gus Jazil menjelaskan bahwa selama ini pilpres lebih menyita perhatian publik, sehingga pileg sering kali kurang mendapatkan sorotan yang memadai.
“Pilpres dan pileg perlu dipisahkan. Dengan begitu, pileg dapat lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sebaiknya pileg dilakukan terlebih dahulu sebelum pilpres,” tambahnya.
Perbaikan melalui Revisi Undang-Undang
Perbaikan sistem politik, menurut Gus Jazil, dapat dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang mencakup Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik, dan lainnya. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan sistem politik yang lebih efisien dan efektif.
“Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan. Ini menjadi momentum untuk mengoreksi kekurangan yang ada,” katanya.
Efisiensi Sebagai Prioritas
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai solusi untuk menekan biaya politik yang tinggi. Dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar, Prabowo menyoroti ketidakefisienan sistem politik Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu yang memilih gubernur dan bupati. Efisien, tidak perlu uang banyak seperti kita,” ujar Prabowo.
Menuju Sistem Demokrasi yang Berkelanjutan
Wacana reformasi sistem politik ini mengundang berbagai pandangan dari masyarakat. Namun, para pemimpin berharap kajian mendalam dapat menghasilkan pola demokrasi yang lebih efisien tanpa mengorbankan esensi keadilan dan partisipasi rakyat.
Dengan waktu yang cukup sebelum Pemilu 2029, pemerintah dan partai politik memiliki peluang untuk merumuskan langkah konkret dalam memperbaiki sistem politik Indonesia.
