Kirka – Potensi besar Provinsi Lampung sebagai lumbung ubi kayu nasional mulai digarap lebih serius oleh pemerintah pusat.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turun gunung memoles komoditas tersebut agar memiliki nilai jual lebih tinggi, sekaligus membentuk ekosistem industri hilir yang kuat.
Langkah Kemenperin ini mendapat respons positif dari Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Ia melihat inisiatif dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) sangat pas diterapkan di Bumi Ruwa Jurai yang memang merajai produksi singkong Tanah Air.
“Pemerintah akhirnya mengambil langkah nyata lewat industrialisasi olahan ubi kayu. Programnya juga sangat sejalan dengan aturan penganekaragaman pangan lokal.
“Jadi, bahan baku yang melimpah di sini benar-benar dimanfaatkan maksimal, tidak sekadar dijual mentah,” kata Mahendra, Rabu, 15 Juli 2026.
Guna merealisasikan target pembentukan ekosistem tersebut, Kemenperin membagi fokus garapan ke dalam dua agenda.
Langkah pembuka berupa sosialisasi yang mempertemukan puluhan pemangku kebijakan dan pelaku usaha di Radisson Lampung Kedaton,pada Kamis, 16 Juli 2026.
Forum tersebut melibatkan 50 pejabat daerah, mulai dari level Sekretaris Daerah hingga Kepala Dinas terkait se-Provinsi Lampung, yang duduk bersama 30 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) produsen Mocaf dan Tapioka.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, dijadwalkan membuka langsung pertemuan pembuka itu.
Berbagai pihak dari hulu ke hilir turut dilibatkan untuk membedah potensi serta hambatan di lapangan.
Narasumber yang hadir mencakup perwakilan Asosiasi Roti, Biskuit, dan Mi (AROBIM), pelaku industri besar, BAPPENAS, sampai kalangan perbankan yang siap menyokong pendanaan lewat program Kredit Investasi maupun bantuan restrukturisasi mesin.
Pasca sosialisasi, rangkaian acara langsung menukik pada tataran teknis.
Kemenperin menyiapkan pendampingan keamanan pangan dan diversifikasi produk bagi 30 pelaku IKM pilihan di Fave Hotel Bandarlampung pada Jumat hingga Sabtu, 17-18 Juli 2026.
Sebagai catatan, peserta pelatihan teknis tidak dipilih secara acak.
Pemerintah menyaring para pemilik usaha pengolahan berskala cukup besar di masing-masing kabupaten dan kota.
“Syarat kepesertaannya lumayan ketat agar pembinaan berimbas langsung pada pergerakan pasar.
IKM yang ikut diwajibkan sudah setahun beroperasi, mengantongi omzet sedikitnya Rp25 juta per bulan, dan mempekerjakan minimal 25 karyawan.
Kepemilikan Nomor Induk Berusaha atau NIB juga menjadi syarat mutlak.
Selama dua hari penuh, para produsen pangan lokal bakal menimba ilmu langsung dari pakarnya.
Kemenperin memboyong Prof. Achmad Subagio bersama sejumlah konsultan standar makanan untuk membedah urusan dapur produksi olahan singkong.
Materi yang disuguhkan terbilang padat. Para peserta akan didorong merombak transformasi usahanya, mulai dari pembenahan tata ruang rumah produksi, pemenuhan dokumen kelayakan mutu, hingga praktik penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) level 1 dan 2.
Lewat kolaborasi lintas sektor tersebut, olahan ubi kayu asal Lampung ditargetkan segera naik kelas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
